SOLOK, sumbar.pks.id – Wakil Bupati Solok, Candra, menyampaikan jawaban Pemerintah Daerah atas pandangan umum fraksi terhadap tiga Ranperda dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok di Gedung Perpustakaan dan Arsip Koto Baru, Selasa (10/11/2026). Rapat ini merupakan kelanjutan dari penyampaian pandangan umum fraksi sehari sebelumnya.
Pada Ranperda perubahan Perda tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, dan Perangkat Nagari, Candra menegaskan aturan perlu diselaraskan dengan PP Nomor 16 Tahun 2026. “Penyempurnaan aturan, termasuk syarat pencalonan di nagari, bertujuan memberi kepastian hukum, menghindari multitafsir, dan mencegah konflik di masyarakat,” ujarnya. Pemkab juga berkomitmen menjaga transparansi keuangan nagari serta memperkuat kapasitas SDM dan kepastian insentif Wali Nagari.
Untuk Ranperda Perubahan Ketiga Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, penataan organisasi diarahkan berbasis kebutuhan dan beban kerja agar birokrasi lebih efisien dan akuntabel. Penataan ini mencakup penguatan kelembagaan penanggulangan bencana berbasis nagari dengan memperhatikan Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 dan kearifan lokal.
Adapun pada Ranperda pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, Pemkab Solok mencatat 8.518 unit rumah tidak layak huni. Sebanyak 2.339 unit telah terintegrasi dengan DTSEN dan diusulkan melalui aplikasi SiBARU ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jawaban ini diharapkan menjadi bahan penyempurnaan sebelum ketiga Ranperda masuk tahap pembahasan berikutnya. FS
Sumber PKS Sumbar