PADANG – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi PKS, Drs. H. Muhidi, M.M., memimpin rapat kerja lanjutan Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Barat pada Sabtu, 14 November 2026. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Khusus I Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut merupakan bagian penting dari rangkaian pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

Anggaran Harus Menjawab Persoalan Nyata Masyarakat

Dalam arahannya, Muhidi menekankan bahwa proses penyusunan anggaran daerah tidak sekadar menjadi kegiatan administratif yang mencocokkan angka pendapatan dan belanja. Setiap kebijakan fiskal yang disusun harus terhubung secara langsung dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan. Menurutnya, kualitas suatu rancangan anggaran dinilai dari ketepatan alokasi dana dalam menjawab berbagai persoalan di daerah serta mendorong pemerataan pembangunan.

Penyelarasan Prioritas Lintas Sektor

Rapat kerja antara Banggar DPRD dan TAPD Pemprov Sumbar ini memfokuskan pembahasan pada penyelarasan berbagai program prioritas secara komprehensif. Sektor-sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pelayanan publik mendapatkan sorotan agar memperoleh alokasi dana yang proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sinergi Legislatif dan Eksekutif

Di bawah kepemimpinan Muhidi, DPRD Sumbar terus memperkuat komunikasi yang konstruktif bersama pihak eksekutif untuk memastikan akuntabilitas penyusunan anggaran. Fraksi PKS juga berkomitmen mengawal setiap program pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan agar dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas di Sumatera Barat.

Sumber informasi: PKS SUmbar