PADANG, sumbar.pks.id. Ketua DPRD Kota Padang dari Fraksi PKS, Muharlion, meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengevaluasi pos belanja daerah karena APBD Kota Padang masih defisit sekitar Rp35 miliar. Permintaan itu disampaikan usai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang, Rabu (11/11/2026).
Untuk memberi ruang evaluasi, Banggar menskors rapat selama dua hari agar TAPD dapat melakukan desk ulang terhadap komponen pendapatan dan belanja. Muharlion meminta TAPD segera merumuskan opsi paling realistis, baik dengan menggenjot pendapatan asli daerah maupun menyusun langkah efisiensi belanja.
“Kita memberikan waktu bagi TAPD untuk mencermati kembali seluruh pos anggaran secara terukur. Kita ingin memastikan pemangkasan belanja yang nantinya diambil tidak mengganggu program-program pelayanan dasar masyarakat di Kota Padang,” tegas Muharlion, yang juga Ketua DPD PKS Kota Padang.
Defisit itu dipicu surat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mengoreksi asumsi pendapatan daerah. Proyeksi pendapatan dari opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berkurang sekitar Rp55 miliar, sehingga rencana belanja yang sudah disusun harus disesuaikan agar neraca keuangan daerah tetap seimbang.
Di sisi lain, Kota Padang memproyeksikan potensi tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp53 miliar. Namun, alokasi dana kesehatan untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) senilai Rp18 miliar dihentikan. Menurut Muharlion, perhitungan penyesuaian antara pengurangan pendapatan dari provinsi dan dana transfer pusat inilah yang membuat posisi anggaran masih minus sekitar Rp35 miliar.
Di sela pembahasan, awak media menanyakan nasib pos anggaran publikasi di tengah efisiensi. “Nah, kalau di DPRD tentu nanti kita pertimbangkan secara bijak,” ujar Muharlion, disambut tawa para wartawan. Ia menegaskan insan pers adalah mitra strategis legislatif dalam mengawal transparansi publik, dan setiap keputusan penyesuaian anggaran akan ditimbang cermat agar keterbukaan informasi pembangunan tetap berjalan.
DPRD Kota Padang berkomitmen mengawal penyusunan APBD hingga tuntas agar anggaran daerah tetap sehat, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. AO
Sumber: PKS id