JAKARTA — Anggota DPR RI Fraksi PKS dari daerah pemilihan Sumatera Barat, Rahmat Saleh, turut menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dari 14 anggota DPR RI asal Sumatera Barat, sebanyak enam orang tercatat memberikan dukungan terhadap usulan tersebut yang diserahkan kepada Pimpinan DPR RI, Rabu (11/11/2026).

Berdasarkan data pengusul, total 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi telah menandatangani usulan HMP. Fraksi PKS menjadi penyumbang dukungan terbanyak dengan 28 anggota yang ikut menandatangani dokumen tersebut.

Dalam penyerahan usulan kepada Pimpinan DPR RI, Fraksi PKS diwakili oleh Mardani Ali Sera, Yanuar Arif Wibowo, Muh. Haris, dan Rahmat Saleh. Pengajuan ini menjadi upaya mendorong tindak lanjut melalui mekanisme konstitusional DPR RI terhadap persoalan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain Rahmat Saleh, lima anggota DPR RI dari Sumatera Barat yang turut menandatangani usulan tersebut adalah Lisda Hendrajoni, M. Shadiq Pasadigoe, Rico Alviano, Mulyadi, dan Cindy Monica. Dengan demikian, enam dari total 14 wakil Sumatera Barat di DPR RI tercatat memberikan dukungan.

Sementara itu, delapan anggota DPR RI asal Sumatera Barat yang tidak tercantum dalam daftar penandatangan adalah Andre Rosiade, Athari Gauthi Ardi, Alex Indra Lukman, Zigo Rolanda, Arisal Aziz, Benny Utama, Ade Rezki Pratama, dan Nevi Zuairina.

Secara keseluruhan, dukungan 120 anggota DPR RI tersebut berasal dari delapan fraksi, yakni PKS sebanyak 28 orang, NasDem 19 orang, PKB 18 orang, Demokrat 18 orang, PDI Perjuangan 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, dan PAN satu orang.

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR RI untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau persoalan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui pengajuan ini, para anggota DPR RI mendorong agar polemik tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan dengan memperhatikan kepastian hukum, transparansi, dan konstitusi. AY

 

Sumber : Pks Sumbar