Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, memimpin pembahasan penyesuaian postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang yang masih mengalami defisit sekitar Rp35 miliar pada Rabu, 11 November 2026. Pembahasan tersebut berlangsung usai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang.

Muharlion menjelaskan, dinamika perubahan anggaran ini dipicu oleh surat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mengoreksi asumsi pendapatan daerah. Terdapat pengurangan proyeksi pendapatan sekitar Rp55 miliar dari sektor opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Koreksi Pendapatan dan Kalkulasi Dana Transfer

Pengurangan asumsi pendapatan tersebut berdampak langsung pada perencanaan belanja Pemerintah Kota Padang. Di sisi lain, terdapat proyeksi penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat sekitar Rp53 miliar. Namun, alokasi dana kesehatan untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) senilai Rp18 miliar justru dihentikan.

“Perhitungan penyesuaian antara pengurangan pendapatan dari provinsi dan akumulasi dana transfer pusat inilah yang membuat posisi defisit anggaran Padang masih tertahan di angka minus sekitar Rp35 miliar,” ujar Muharlion di Gedung DPRD Padang.

Banggar Skors Rapat Selama Dua Hari

Untuk mencari solusi tanpa mengorbankan program prioritas, rapat Banggar DPRD Kota Padang memutuskan menskors rapat selama dua hari. Langkah ini memberi kesempatan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Padang untuk melakukan evaluasi dan desk ulang terhadap komponen pendapatan serta belanja.

Muharlion meminta TAPD segera merumuskan opsi realistis, baik melalui peningkatan target pendapatan asli daerah maupun efisiensi pos belanja. “Kita memberikan waktu bagi TAPD untuk mencermati kembali seluruh pos anggaran secara terukur. Kita ingin memastikan pemangkasan belanja yang nantinya diambil tidak mengganggu program-program pelayanan dasar masyarakat di Kota Padang,” tegas politisi PKS tersebut.

Tanggapan Terkait Anggaran Publikasi

Menanggapi pertanyaan jurnalis mengenai nasib pos anggaran publikasi di tengah efisiensi, Muharlion menyatakan bahwa lembaga legislatif akan mempertimbangkannya secara bijak. Ia menegaskan bahwa insan pers adalah mitra strategis dalam mengawal transparansi publik agar keterbukaan informasi pembangunan daerah tetap berjalan optimal.

Sumber informasi: PKS SUmbar