JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Surahman Hidayat, menyesalkan prosedur penggerebekan dan penggeledahan Polda Jawa Tengah di dua lokasi Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an pada 27 Oktober 2026, yakni di Desa Laban, Mojolaban, Sukoharjo, dan Desa Trengguli, Jenawi, Karanganyar. Ia menegaskan peristiwa itu tidak boleh dinormalisasi, terlebih jika benar ada intimidasi terhadap anak-anak dan perempuan.
Menurut keterangan pihak pesantren, aparat Polda Jateng dan Polres Sukoharjo menggerebek pesantren sekitar pukul 03.20 WIB tanpa komunikasi terlebih dahulu. Personel Brimob disebut mendobrak kamar saat santri tidur, sebagian belum berjilbab, lalu menodongkan senjata kepada santriwati dan ustazah. “Peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, mengagetkan, dan tidak menyenangkan tersebut tentunya telah menimbulkan trauma bagi anak-anak dan perempuan,” tegas Surahman.
Surahman meminta dua persoalan hukum tidak dicampuradukkan, yakni perusakan dan pembakaran Warung Mie Babi Tepi Sawah di Parangjoro, Grogol, pada 12 September 2026, dan prosedur penggeledahan pesantren. Ia menyebut main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan, namun hukum harus ditegakkan adil tanpa kekerasan kepada pihak tidak bersalah. Ia juga menyoroti bahwa penggerebekan untuk mencari DPO teroris itu tidak menemukan terduga pelaku di pesantren, sehingga aparat diminta lebih cermat dan bertindak berdasarkan bukti kuat serta prosedur yang sah.
Surahman mengapresiasi respons Mabes Polri melalui Kadiv Humas Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir pada 1 November 2026, yang menyatakan empati dan akan mendalami keluhan secara objektif lewat Propam Polri dan Kompolnas. Ia mendesak trauma healing segera diberikan kepada santri dan pendidik, berupa pendampingan psikologis profesional, rehabilitasi sosial agar bebas stigma, serta pemulihan lingkungan belajar yang aman. Ia juga mengingatkan agar citra polisi dijaga dengan menghormati hukum dan adab kepesantrenan. FS
Sumber: Web PKS