Jakarta – Ketua Bidang Perempuan dan Keluarga (Bipeka) DPP PKS, Eko Yuliarti Siroj, mendorong pemerintah meninjau kembali pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk pembalut. Ia menilai kebijakan perpajakan perlu mempertimbangkan keadilan, kesehatan, dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, khususnya perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah, bukan hanya penerimaan negara.
Atas dasar itu, Bipeka DPP PKS mendorong pemerintah mengkaji pembebasan PPN bagi pembalut, dengan tetap memperhatikan ketentuan perpajakan dan dampaknya terhadap keterjangkauan harga. Pemerintah juga diminta mempertimbangkan dukungan yang lebih tepat sasaran, yakni subsidi produk menstruasi bagi perempuan dari keluarga kurang mampu, pembalut gratis bagi siswi dari keluarga rentan, serta penguatan edukasi kesehatan menstruasi di sekolah dan masyarakat.
“Menstruasi adalah proses alamiah yang dialami perempuan, bukan sesuatu yang bisa dipilih atau dihindari. Karena itu, pembalut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara rutin. Sudah semestinya negara memastikan kebutuhan tersebut dapat diakses secara layak dan terjangkau oleh setiap perempuan,” ujar Eko di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Eko memahami bahwa PPN atas pembalut bukan kebijakan baru. Selama ini pembalut termasuk Barang Kena Pajak (BKP) dengan beban PPN efektif 11 persen. Namun menurutnya, ketentuan yang telah lama berlaku tetap dapat ditinjau kembali, terutama bila menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat.
“Kebijakan yang baik bukan hanya yang memiliki dasar hukum, tetapi juga yang terus dievaluasi agar semakin adil dan berpihak pada kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Ia mengingatkan bahwa bagi sebagian keluarga, pengeluaran untuk pembalut mungkin tampak kecil. Namun bagi keluarga yang harus mengatur penghasilan terbatas untuk pangan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari, setiap tambahan pengeluaran sangat berarti, terlebih jika dalam satu keluarga terdapat beberapa perempuan yang membutuhkan produk menstruasi setiap bulan.
“Kita perlu melihat persoalan ini dari kehidupan nyata keluarga-keluarga Indonesia. Ada ibu yang harus berhitung cermat agar penghasilan keluarganya cukup sampai akhir bulan. Ada pula anak perempuan yang kebutuhan menstruasinya belum tentu dapat dipenuhi dengan baik. Jangan sampai kebutuhan yang begitu mendasar justru menjadi beban yang semakin memberatkan mereka,” tutur Eko.
Lebih jauh, Eko menilai persoalan ini berkaitan dengan kemiskinan menstruasi ( period poverty ), yaitu keterbatasan akses terhadap produk menstruasi yang layak, fasilitas sanitasi, dan edukasi kesehatan menstruasi. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kesehatan, kenyamanan, rasa percaya diri, bahkan partisipasi anak perempuan dalam pendidikan. Karena itu, akses terhadap kebutuhan menstruasi perlu dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan dan kualitas hidup perempuan.
“Setiap anak perempuan berhak menjalani masa pertumbuhannya dengan sehat, nyaman, dan bermartabat. Kita tentu tidak ingin ada anak yang merasa malu, cemas, atau bahkan terganggu aktivitas belajarnya hanya karena keluarganya kesulitan menyediakan pembalut. Persoalan seperti ini mungkin tampak sederhana, tetapi menyentuh kehidupan sehari-hari jutaan perempuan di Indonesia,” jelasnya.
Eko menegaskan, keberpihakan kepada perempuan tidak selalu harus diwujudkan melalui program besar. Kebijakan yang menyentuh kebutuhan sehari-hari, meski tampak sederhana, dapat memberi manfaat nyata bagi kesehatan, kesejahteraan, dan ketahanan keluarga.
“Bagi kami, keberpihakan kepada perempuan harus terasa dalam kehidupan nyata, bukan berhenti pada pernyataan dan komitmen. Negara yang kuat adalah negara yang peka terhadap kebutuhan warganya, termasuk kebutuhan paling mendasar yang sering luput dari perhatian. Sebab, menjaga martabat perempuan dan meringankan beban keluarga merupakan bagian penting dari ikhtiar membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera,” pungkas Eko. AO
Sumber: PKS:id