JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Meitri Citra Wardani, meminta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melakukan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap operasional PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Desakan tersebut disampaikan menyusul insiden paparan asap dan bau menyengat yang dilaporkan berdampak terhadap sedikitnya 139 warga. Sejumlah warga mengalami gangguan kesehatan, seperti sesak napas, mual, hingga iritasi tenggorokan.

Meitri menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut. Menurutnya, keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan industri.

Ia menilai, temuan awal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang terkait dugaan ketidaksesuaian penyimpanan bahan kimia Trichloroisocyanuric Acid (TCCA) di area terbuka perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang komprehensif.

Meitri meminta KLH memastikan penyebab insiden, tingkat paparan bahan kimia, serta potensi dampaknya terhadap kualitas udara, air, dan lingkungan permukiman masyarakat.

Selain itu, ia menyoroti bahwa persoalan di sekitar fasilitas PT Pindo Deli bukan kali pertama terjadi. Sejumlah insiden kebocoran gas klorin pada tahun-tahun sebelumnya juga pernah dilaporkan berdampak terhadap kesehatan warga.

Karena itu, Meitri mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap sistem manajemen keselamatan perusahaan, standar penyimpanan bahan kimia, kesiapsiagaan tanggap darurat, serta efektivitas pengawasan operasional.

Ia juga meminta KLH melakukan audit kepatuhan lingkungan terhadap perusahaan. Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah diminta mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mengevaluasi persetujuan lingkungan dan aktivitas operasional yang berisiko bagi masyarakat.

Di sisi lain, Meitri menegaskan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab terhadap warga yang terdampak. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berupa penanganan medis awal, tetapi juga pemeriksaan kesehatan lanjutan, pembiayaan pengobatan, dan pemulihan kerugian masyarakat sesuai hasil pemeriksaan serta ketentuan hukum.

Menurutnya, pertumbuhan industri dan investasi harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan serta keselamatan masyarakat.

Ia berharap pemerintah dapat memastikan pengawasan dan penegakan hukum berjalan efektif sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri mendapatkan perlindungan yang semestinya.AB

Sumber: pks.id