Pemerintah Kabupaten Agam Laksanakan 26 Kali Gerakan Pangan Murah Sepanjang 2026
Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mengadakan 26 kali gerakan pangan murah guna membantu warga dan menstabilkan harga bahan pokok.
Seputar Sumatera Barat
Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mengadakan 26 kali gerakan pangan murah guna membantu warga dan menstabilkan harga bahan pokok.
PADANG — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi PKS, Muhidi, mendorong penguatan fungsi masjid sebagai ruang ibadah sekaligus tempat pembinaan karakter yang aman dan nyaman bagi anak. Upaya tersebut…
Pasaman Barat, sumbar.pks.id – Anggota DPR RI Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menghadiri peluncuran tahap kedua penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 di Kecamatan Kinali, Kabupaten…
JAKARTA – Sekretaris Komisi Pembangunan dan Ketahanan Keluarga MPP PKS Sri Kusnaeni menegaskan bahwa ketahanan keluarga tidak cukup dibangun dengan imbauan agar rumah tangga harmonis. Di tengah perubahan sosial, tekanan…
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyatakan pengelolaan masjid secara profesional dapat berdampak langsung pada kesejahteraan warga sekitar.
Badan Amil Zakat Nasional bersama Pemerintah Kota Pariaman memberikan bantuan becak motor kepada seorang pemulung guna mendongkrak kapasitas usaha dan pendapatan keluarga.
Kepolisian Resor Kota Padang tengah melakukan penyidikan terhadap tiga kasus dugaan penyelewengan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar yang melibatkan tiga tersangka.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membatasi penerimaan sampah di TPA Regional Solok hingga akhir 2027 karena kapasitasnya telah terlampaui. Kabupaten dan Kota Solok diminta segera menyiapkan sistem pengelolaan sampah mandiri.
Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong para pelaku ekonomi kreatif di Nagari Pandai Sikek memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI guna memperluas jangkauan pasar digital serta meningkatkan nilai tambah produk.
DPRD Kota Padang Panjang menyoroti status aset daerah dan transparansi penyertaan modal dalam rapat gabungan komisi, Senin (26/10/2026), sekaligus menetapkan dua rancangan peraturan daerah inisiatif untuk tahun 2027.