Persoalan kepastian hukum, penataan aset, dan transparansi penyertaan modal menjadi sorotan utama dalam rapat gabungan komisi DPRD Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, pada Senin, 26 Oktober 2026. Sejumlah anggota dewan meminta pemerintah daerah untuk memperjelas status aset serta memperkuat dasar hukum pengelolaannya guna menghindari masalah administratif maupun hukum di masa mendatang.
Rapat yang digelar di Ruang Rapat DPRD tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Padang Panjang, Imbral, S.E. Agenda pembahasan meliputi perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Serambi, perubahan tata tertib DPRD, serta penetapan rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif DPRD untuk tahun 2027.
Sorotan Penataan Aset Daerah
Dalam pembahasan Ranperda Pengelolaan BMD, para anggota dewan menekankan perlunya inventarisasi menyeluruh, penertiban administrasi, serta kepastian status hukum aset milik pemerintah daerah. Anggota Komisi I, Hendra Saputra, mempertanyakan landasan hukum penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Serambi, terutama untuk memberikan legitimasi terhadap penyertaan modal yang telah dilakukan sebelumnya. Sementara itu, Yudha Prasetia mendorong digitalisasi pengelolaan aset agar pendataan, pemantauan, dan pengawasan menjadi lebih tertib.
Permasalahan aset di berbagai kawasan turut menjadi perhatian para legislator. Zulfikri meminta kejelasan status aset di Bancah Laweh, pembangunan hunian tetap di Sungai Andok dan BBI, serta status Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bancah Laweh. Nasrul Effendi menekankan pentingnya penataan menyeluruh pada kawasan Pasar Pusat Padang Panjang, sedangkan Hendrico menyoroti aset SD Inpres di kawasan Tanah Pak Lambik. Puji Hastuti juga meminta agar seluruh persoalan aset dituntaskan secara tegas dalam Perda Pengelolaan BMD.
Penyertaan Modal dan Penetapan Ranperda Inisiatif
Selain pengelolaan aset, rapat ini juga membahas Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Modal Perumda Air Minum Tirta Serambi. Idris menyoroti perlunya kejelasan petunjuk teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK), sementara Ketua DPRD Imbral meminta klarifikasi terkait asal-usul dan dasar pencatatan aset yang ada pada perusahaan daerah tersebut.
Rapat gabungan komisi ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Doni Hendra, Asisten III Setdako Ade Navrita Anas, Kepala BPKD Zia Ul Fikri, Direktur Perumda Air Minum Tirta Serambi, perwakilan bagian hukum dan perekonomian, perangkat daerah terkait, serta anggota DPRD dari Komisi I, II, dan III.
Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi, rapat tersebut menetapkan dua Ranperda inisiatif DPRD untuk tahun 2027, yaitu:
- Ranperda tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.
- Ranperda tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
DPRD berharap seluruh pembahasan regulasi ini dapat berjalan secara terarah dengan memperhatikan aspek hukum, administrasi, dan kebutuhan daerah demi memperkuat tata kelola aset serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Padang Panjang.
Sumber informasi: Antara Sumbar