Kepolisian Resor (Polres) Pasaman Barat, Sumatera Barat, bersama tim forensik Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar melaksanakan ekshumasi atau proses penggalian kembali jenazah untuk pemeriksaan medis lanjutan. Langkah ini dilakukan berkaitan dengan perkara dugaan malapraktik oleh oknum dokter rumah sakit swasta di daerah tersebut.
“Benar hari ini kita melakukan ekshumasi untuk autopsi proses penyelidikan atas laporan dari keluarga korban di makam korban di Pinagar, Kecamatan Pasaman,” ujar Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto melalui Kasat Reskrim Iptu A. Agung Ngurah Santa Subrata di Simpang Empat, Rabu (21/10/2026).
Iptu Agung menjelaskan bahwa hasil dari pemeriksaan medis tersebut belum keluar. Pihaknya berencana segera menggelar perkara setelah seluruh rangkaian penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi rampung.
Apresiasi Pihak Keluarga
Ahmad Romi selaku kuasa hukum keluarga korban menyampaikan apresiasi kepada Polres Pasaman Barat atas pelaksanaan ekshumasi tersebut. Ia berharap langkah penyelidikan ini dapat membuat kasus kematian Rassya Arfabian Shaarim (8 bulan) menjadi lebih terang.
“Mudah-mudahan dengan proses penyelidikan ini kasus ini dapat terungkap dengan cepat,” kata Ahmad Romi. Menurutnya, proses ekshumasi ini telah mendapatkan persetujuan resmi dari pihak keluarga demi kepentingan penyelidikan.
Latar Belakang Perkara
Kasus ini bermula ketika orang tua korban bernama Novia Sartika (30) didampingi kuasa hukumnya membuat laporan polisi pada Senin, 28 September 2026. Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/243/IX/2026/SPKT/Polres Pasaman Barat/Polda Sumatera Barat, yang menuding oknum dokter RSI Ibnu Sina berinisial FBP melakukan malapraktik hingga menyebabkan bayi meninggal dunia.
Pihak pelapor merasa dirugikan karena menduga usus anak mereka dipotong tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya kepada keluarga. Kuasa hukum korban menduga terdapat kelalaian dan ketidaksesuaian standar operasional prosedur (SOP) dalam tindakan operasi medis tersebut, mengingat dalam surat pernyataan yang ditandatangani keluarga tidak ada keterangan pemotongan usus.
Dalam perkara ini, pihak pelapor mengenakan Pasal 440 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Islam Ibnu Sina sebelumnya telah membantah adanya malapraktik dan menyatakan bahwa penanganan pasien telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Sumber informasi: Antara Sumbar