Pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, mulai memperkuat penertiban administrasi kependudukan dengan menyisir kesesuaian alamat warga dalam dokumen resmi dan kondisi sebenarnya di lapangan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun basis data kependudukan yang akurat, sekaligus memastikan pelayanan publik dan program pemerintah tepat sasaran.
Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Pemkot Padang Panjang menindaklanjuti pendataan penduduk nondomisili di Kelurahan Guguk Malintang dengan melibatkan pemerintah kelurahan dan 23 Rukun Tetangga (RT) di Kantor Lurah Guguk Malintang pada Selasa.
Verifikasi Faktual dan Peran Perangkat RT
Kepala Dinas Disdukcapil Rudi Suarman mengatakan fokus pendataan adalah memeriksa kesesuaian domisili warga dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK), termasuk mengidentifikasi warga yang tinggal di lokasi berbeda dari alamat administrasi kependudukannya.
Kegiatan ini berawal dari surat Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang tertanggal 13 Februari 2026 tentang Verifikasi Faktual Keberadaan Penduduk. Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penataan Kependudukan.
“Ketepatan data kependudukan merupakan salah satu fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Data yang tidak sesuai dengan kondisi faktual dapat menyulitkan perencanaan pembangunan, menghambat pelayanan administrasi, dan berpotensi memengaruhi ketepatan sasaran program pemerintah,” ujar Rudi Suarman.
Ia menjelaskan, dalam proses tersebut, hasil pengolahan data diserahkan kepada masing-masing ketua RT untuk diperiksa kembali. Verifikasi lanjutan ini diperlukan guna memastikan keberadaan warga serta kesesuaian alamat tempat tinggal mereka dengan informasi yang tercatat.
Pentingnya Keakuratan Data untuk Pelayanan Publik
Menurut Rudi Suarman, pelibatan 23 RT di Kelurahan Guguk Malintang menunjukkan pentingnya peran perangkat kewilayahan dalam penataan administrasi kependudukan. Selain memeriksa kesesuaian alamat, pemutakhiran data juga mencakup penataan administrasi pindah datang dan pindah keluar, serta pencocokan anggota keluarga dan hubungan kekerabatan dalam KK dengan keadaan sebenarnya.
Hasil verifikasi di Kelurahan Guguk Malintang selanjutnya akan digabungkan dengan hasil pendataan dari kelurahan lainnya untuk membentuk basis data penduduk nondomisili Kota Padang Panjang yang lebih lengkap. Pemerintah daerah mendorong agar pemutakhiran data dilakukan secara berkelanjutan dengan partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan perubahan domisili.
Sumber informasi: Antara Sumbar