JAKARTA, Kursi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka kini berubah menjadi ujian bagi MPR: bukan sekadar siapa yang mengisinya, tetapi apakah prosesnya bersih dari awal. Ketua Fraksi PKS MPR RI Tifatul Sembiring menegaskan bahwa pemilihan Wapres pengganti harus transparan, akuntabel, dan sesuai konstitusi. Ia menyampaikannya seusai Rapat Gabungan Pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (13/11).
Kekhawatiran utamanya sederhana, yakni masalah yang baru muncul setelah calon terpilih. Karena itu, Tifatul meminta seluruh persyaratan diperiksa menyeluruh, mulai dari ijazah, kelengkapan administrasi, hingga kesehatan. Ia ingin kasus dokumen yang diperdebatkan tidak terulang. “Jangan sampai nanti setelah terpilih ada gugatan-gugatan lagi, ada penyelidikan lagi,” katanya.
Untuk itu, rapat menyepakati pembentukan tim verifikasi beranggotakan 36 orang. Tifatul menyamakan fungsinya dengan KPU, yaitu menilai apakah seseorang sah sebagai calon. Di samping itu dibentuk pula tim ad hoc dengan jumlah anggota yang sama, bertugas menelaah ketentuan dan menyiapkan ketetapan terkait Wapres terpilih. PKS mendapat tiga kursi di masing-masing tim, dan perwakilannya akan dibahas secara internal.
Jadwalnya sudah dipatok. Surat kepada Presiden dikirim hari itu juga, dan jawabannya ditunggu paling lama sekitar 14 hari. MPR menargetkan pemilihan lewat sidang paripurna pada Rabu, 2 Desember 2026, pukul 11.00 WIB, lalu dilanjutkan pelantikan dan pengesahan setelah calon terpilih.
Satu hal yang ditekankan Tifatul adalah pembagian peran. Mengajukan dua calon Wapres adalah kewenangan Presiden, sedangkan MPR hanya menjalankan mekanisme pemilihan sesuai aturan. Dengan pembagian itu, tiap tahapan harus berjalan tertib dan teliti, sebab legitimasi Wapres terpilih akan ditentukan oleh ketelitian proses yang dilalui hari ini. FS
Sumber PKS.id