JAKARTA — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mendesak pemerintah mengusut dugaan keterkaitan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan dengan pembukaan lahan proyek pangan dan energi berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia menegaskan, seluruh pihak yang terbukti melanggar aturan lingkungan harus ditindak tanpa memandang status maupun kepentingannya.

Ateng menilai status PSN tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan perlakuan khusus dalam pengawasan lingkungan. Menurutnya, pembangunan pangan dan energi harus tetap memperhatikan kelestarian alam serta keselamatan masyarakat adat di sekitar kawasan proyek.

Berdasarkan data BNPB per 1 November 2026 pukul 17.00 WIB, luas kebakaran di Papua Selatan mencapai 695 hektare. Tercatat 379 titik panas dan 171 titik api, dengan sekitar 253 hektare lahan masih terbakar. Angka tersebut menurun dibandingkan 31 Oktober yang mencapai 1.742 hektare.

Kabupaten Merauke menjadi wilayah paling terdampak. Analisis citra satelit Sentinel-2 dan MODIS menunjukkan wilayah tersebut menyumbang sekitar 90 persen titik panas, 96 persen luas kebakaran, dan 97 persen area yang belum padam di Papua Selatan.

Ateng juga menyoroti temuan BNPB mengenai konsentrasi titik api di kawasan konsesi perusahaan perkebunan kelapa sawit di Distrik Okaba. Ia meminta temuan tersebut ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan untuk memastikan penyebab kebakaran dan pihak yang bertanggung jawab.

Selain itu, WALHI mencatat sebanyak 8.324 titik panas di seluruh wilayah Papua selama Januari hingga Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, 1.834 titik berada di kawasan food estate dan 913 titik di kawasan kebun tebu atau energy estate. Data tersebut, menurut Ateng, perlu dicocokkan dengan peta kawasan proyek untuk memastikan keterkaitannya.

Ia mengingatkan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar dilarang melalui Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Larangan tersebut juga ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 16 Tahun 2026.

Untuk menangani persoalan tersebut, Ateng mengusulkan enam langkah, yakni penghentian sementara pembukaan lahan di lokasi terdampak, investigasi terpadu, keterbukaan peta kawasan kebakaran dan PSN, penegakan sanksi, penguatan layanan kesehatan masyarakat, serta evaluasi persetujuan lingkungan dan desain proyek.

Ia juga meminta pemerintah memperkuat pemantauan kualitas udara dan layanan kesehatan bagi warga, khususnya anak-anak, lansia, dan masyarakat adat yang terdampak asap karhutla.

Ateng mengapresiasi petugas pemadam, BNPB, BMKG, pemerintah daerah, dan masyarakat yang telah menangani kebakaran. Namun, ia menegaskan bahwa upaya pemadaman harus diikuti pengusutan penyebab kebakaran dan pembenahan tata kelola pembangunan.

Menurutnya, ketahanan pangan dan energi harus diwujudkan tanpa mengorbankan hutan, lingkungan, serta keselamatan masyarakat Papua. YP

 

Sumber : PKS.id