JAKARTA — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, meminta pemerintah mengusut tuntas dugaan keterkaitan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan aktivitas pembukaan lahan proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan.

Ia menegaskan, penegakan hukum tidak boleh membedakan perusahaan swasta maupun pihak yang terlibat dalam proyek pemerintah. Menurutnya, status PSN tidak boleh menjadi perlindungan bagi pihak yang terbukti melanggar aturan lingkungan.

Berdasarkan data BNPB per 1 November 2026, luas kebakaran di Papua Selatan mencapai 695 hektare. Kabupaten Merauke menjadi wilayah paling terdampak, dengan kontribusi sekitar 96 persen dari total luas kebakaran di provinsi tersebut.

Ateng juga menyoroti temuan titik api di kawasan konsesi perkebunan sawit di Distrik Okaba. Ia meminta temuan tersebut ditindaklanjuti melalui investigasi lapangan untuk memastikan penyebab kebakaran dan pihak yang bertanggung jawab.

Selain itu, data WALHI mencatat ribuan titik panas di wilayah Papua sepanjang Januari hingga Oktober 2026, termasuk di kawasan food estate dan kebun tebu atau energy estate.

Ateng meminta pemerintah mengambil langkah konkret, mulai dari menghentikan sementara pembukaan lahan di lokasi rawan, melakukan investigasi terpadu, hingga memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Ia turut mengingatkan dampak asap karhutla terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak, lansia, dan masyarakat adat yang tinggal di sekitar kawasan terdampak.

Menurutnya, pembangunan pangan dan energi harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta keselamatan masyarakat.

“Ketahanan pangan dan energi harus dibangun dengan melindungi tanah, air, hutan, dan masyarakat Papua,” tegasnya.