JAKARTA — Ketua Fraksi PKS MPR RI, Tifatul Sembiring, menekankan pentingnya pemilihan Wakil Presiden (Wapres) pengganti yang transparan, akuntabel, dan sesuai konstitusi. Ia meminta seluruh persyaratan calon diperiksa menyeluruh agar tidak muncul persoalan hukum maupun polemik setelah pemilihan.
Tifatul menyampaikan hal itu seusai Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI bersama pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11). Rapat tersebut membahas tahapan pemilihan Wapres pengganti menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Rapat menyepakati sejumlah langkah, termasuk pengiriman surat kepada Presiden dan pembentukan tim verifikasi serta tim ad hoc. MPR menargetkan pemilihan Wapres lewat sidang paripurna pada Rabu, 2 Desember 2026, pukul 11.00 WIB, dilanjutkan pelantikan dan pengesahan setelah calon terpilih. “Tadi diputuskan beberapa hal, bahwa surat akan dikirim hari ini dan itu paling lama akan dijawab oleh Presiden kurang lebih 14 hari,” ujar Tifatul, yang juga Anggota Komisi VII DPR RI.
Menurut Tifatul, tim verifikasi beranggotakan 36 orang bertugas memastikan keabsahan dokumen dan terpenuhinya syarat pencalonan, mulai dari ijazah, administrasi, hingga kesehatan. Pemeriksaan harus cermat agar legitimasi Wapres terpilih tidak dipersoalkan kelak. “Nah, kemudian kita akan teliti kelengkapan ijazahnya. Kita mencegah supaya tidak ada lagi ya satu hal ada suket, ada enggak ada ijazah enggak sah dan seterusnya itu. Tidak menjadi gugatan-gugatan lagi,” tegasnya.
Tifatul menambahkan, Fraksi PKS memperoleh masing-masing tiga kursi di tim verifikasi dan tim ad hoc, yang juga beranggotakan 36 orang. Perwakilan PKS akan ditentukan lewat pembahasan internal. Tim ad hoc bertugas menelaah ketentuan dan menyiapkan ketetapan terkait Wapres terpilih.
Ia juga menegaskan, pengajuan dua calon Wapres merupakan kewenangan Presiden, sedangkan MPR menjalankan mekanisme pemilihan sesuai ketentuan. Karena itu, setiap tahapan perlu berjalan tertib dengan mengedepankan kepastian hukum dan ketelitian administrasi. “Tim verifikasi itu kayak KPU. Ini orang sah enggak sebagai calon. Jadi jangan sampai nanti setelah terpilih ada gugatan-gugatan lagi, ada penyelidikan lagi,” pungkas Tifatul. AO
Sumber: PKS.id