Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih predikat Terbaik II kategori Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penghargaan ini diberikan pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III yang berlangsung di Medan, Sumatera Utara, pada Rabu lalu.
Walikota Padang Panjang, Hendri Arnis, menyatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan wujud apresiasi atas capaian kinerja pemerintah daerah, sekaligus menjadi dorongan moral untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
"Alhamdulillah, prestasi ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua. Namun, yang jauh lebih penting adalah bagaimana penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus berbenah. Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah," ujar Hendri Arnis.
Berkat pencapaian tersebut, Pemkot Padang Panjang juga mendapatkan alokasi bantuan sebesar Rp612.750.000. Dana ini direncanakan untuk memaksimalkan sarana dan prasarana pendukung administrasi kependudukan agar pelayanan bisa berjalan semakin optimal.
Komitmen Peningkatan Layanan Publik
Hendri Arnis menegaskan bahwa administrasi kependudukan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Pihaknya terus mengarahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) agar mengutamakan kecepatan, kemudahan, transparansi, serta keramahan dalam melayani warga tanpa prosedur yang berbelit-belit.
"Kami akan mengoptimalkan bantuan ini sesuai peruntukannya, terutama untuk mendukung peningkatan sarana dan prasarana pelayanan. Harapan kita, fasilitas semakin memadai, jangkauan pelayanan semakin luas, dan masyarakat bisa mengakses layanan administrasi kependudukan dengan lebih nyaman," tambahnya.
Keberhasilan Padang Panjang berada di posisi kedua nasional didasarkan pada serangkaian indikator penilaian yang ketat. Penilaian tersebut mencakup capaian Perjanjian Kinerja Kepala Disdukcapil, Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025, pencapaian Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta penilaian dari opini Ombudsman RI.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dalam kesempatan yang sama di Medan menekankan bahwa kualitas pelayanan publik adalah cerminan kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, pemerintah harus memberikan pelayanan yang manusiawi dan memudahkan kebutuhan warga secara nyata.
Sumber informasi: Antara Sumbar