Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, memberikan sorotan tajam terhadap potensi penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM). Ia meminta PT Pertamina (Persero) beserta jajaran subholding untuk memperketat pengawasan distribusi agar pasokan energi tersebut tidak dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan penambangan ilegal dan pembalakan liar.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Rahmat Saleh dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR RI dan PT Pertamina (Persero) beserta subholding di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).
Kaitan Distribusi BBM dengan Bencana Lingkungan
Dalam pemaparannya, Rahmat mengaitkan permasalahan tata kelola distribusi BBM dengan bencana banjir besar yang melanda tiga provinsi di wilayah Sumatera pada Desember 2025 lalu. Ia mengingatkan kembali besarnya dampak korban jiwa serta kerusakan alam yang diduga bersumber dari aktivitas eksploitasi di kawasan hulu sungai.
“Pada bencana banjir Sumatera di tiga provinsi pada Desember tahun lalu, sebanyak 1.053 jiwa meninggal dunia dalam satu malam. Hampir 60 ribu jiwa terdampak. Kita juga melihat bahwa banyak kawasan hulu sungai merupakan lokasi aktivitas penambangan dan pembalakan hutan,” ujar Rahmat.
Sebagai contoh, ia menyebutkan adanya temuan sekitar 60 unit ekskavator yang beroperasi di dalam kawasan hutan di salah satu kabupaten. Menurut pandangannya, alat-alat berat tersebut mustahil dapat beroperasi tanpa ketersediaan pasokan BBM dalam volume yang besar.
Desak Evaluasi Rantai Pasok
Rahmat mempertanyakan mekanisme jalur distribusi yang membuat BBM dapat sampai kepada pihak-pihak yang menggunakan alat berat untuk kegiatan merusak lingkungan. Ia menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh hanya berfokus pada pelaku di lapangan, melainkan juga tata kelola penyaluran dari pihak Pertamina.
“Seorang wakil presiden saja, apabila melakukan pelanggaran konstitusional, dapat menghadapi proses pemakzulan. Apalagi, jika ada manajemen Pertamina yang lalai, menutup mata terhadap penyalahgunaan distribusi BBM, hingga kelalaian tersebut berkontribusi pada kerusakan lingkungan dan hilangnya nyawa. Ini tidak boleh dianggap persoalan biasa,” tegasnya.
Melalui kesempatan tersebut, Rahmat mendorong Pertamina agar melaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM, menelusuri sumber pasokan alat berat ilegal, serta menindak tegas pihak-pihak yang terlibat sesuai aturan hukum yang berlaku.
Sumber informasi: PKS SUmbar