Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, menjalankan kerja sama strategis untuk mengintensifkan program keluarga berencana di wilayah khusus. Langkah ini diambil guna mempercepat penurunan angka stunting serta memperkuat pembangunan keluarga di kawasan dengan keterbatasan akses.

Deputi Bidang Bina KBKR, Wahidin, menyampaikan bahwa penguatan di daerah terbatas akses ini sangat mendesak. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Pasaman tercatat pada angka 29,1 persen, yang masih berada di atas rata-rata nasional sebesar 19,8 persen. Sementara itu, angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR) di wilayah tersebut berada di level 2,57, melampaui target nasional 2,1.

Kendati demikian, capaian program KB di Pasaman mendapat apresiasi karena angka kesertaan KB Modern atau mCPR telah mencapai 65,1 persen, melampaui tingkat nasional yang berada di angka 60,8 persen. Selain itu, tingkat kebutuhan KB yang belum terpenuhi atau unmet need tercatat rendah di angka 7,30 persen.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Pasaman Welly Suhery menyambut baik penunjukan daerahnya sebagai lokasi pelaksanaan program strategis nasional tersebut. Menurutnya, program ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan hak pelayanan kesehatan reproduksi dan KB yang berkualitas.

Pelaksanaan Kegiatan Intensifikasi Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Khusus Tahun 2026 dipusatkan di RSUD Tuanku Rao dengan menyasar 70 akseptor. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Mardalena Wati Yulia, menjelaskan bahwa kegiatan ini menerapkan pendekatan Tim Pelayanan KB Bergerak yang didukung oleh Bantuan Operasional Keluarga Berencana.

Sumber informasi: Antara Sumbar