Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok menyelenggarakan Rapat Paripurna pada Selasa, 10 November 2026, dengan agenda mendengarkan jawaban Pemerintah Daerah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi mengenai tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Sidang yang berlangsung di Gedung Perpustakaan dan Arsip Koto Baru ini merupakan kelanjutan dari penyampaian pandangan umum fraksi sehari sebelumnya.

Tanggapan Pemerintah Daerah Terhadap Tiga Ranperda

Jawaban Pemerintah Daerah disampaikan secara langsung oleh Wakil Bupati Solok, Candra. Dalam kesempatan tersebut, Candra memberikan tanggapan rinci terhadap berbagai masukan dan pertanyaan dari seluruh fraksi DPRD Kabupaten Solok.

Terkait Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), dan Perangkat Nagari, ia menjelaskan bahwa penyempurnaan aturan diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa. Menurutnya, langkah ini bertujuan memberikan kepastian hukum, menghindari multitafsir, serta mencegah potensi konflik di tengah masyarakat.

“Penyempurnaan ketentuan tersebut, termasuk persyaratan pencalonan dalam pemerintahan nagari, dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, menghindari multitafsir, serta mencegah potensi konflik di tengah masyarakat,” ujar Candra di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Solok.

Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan Permukiman

Mengenai Ranperda Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Candra memaparkan bahwa penataan organisasi diarahkan berdasarkan beban kerja guna menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Penataan ini juga mencakup penguatan kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat nagari sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2025.

Sementara itu, pada pembahasan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemkab Solok mencatat terdapat 8.518 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di daerah tersebut.

“Dari basis data perumahan Kabupaten Solok, sebanyak 2.339 unit RTLH telah terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan telah diusulkan melalui aplikasi SiBARU pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP),” paparnya.

Penyampaian jawaban komprehensif ini diharapkan menjadi bahan penyempurnaan sebelum ketiga Ranperda memasuki tahap pembahasan lanjutan guna menghasilkan regulasi yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Solok.

Sumber informasi: PKS SUmbar