Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat tindakan korektif atas dugaan maladministrasi dalam program makanan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Agam pada Rabu (11/11).
Kepala Ombudsman Sumbar, Adel Wahidi, di Padang menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut dijalankan atas inisiatif lembaga menyusul peristiwa keracunan yang sempat dialami oleh para siswa di daerah tersebut. Penyelidikan ini berfokus pada tanggung jawab dari empat entitas berbeda.
Empat Pihak yang Menjadi Fokus Pemeriksaan
Pemeriksaan menyoroti kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kampung Tangah dan SPPG Pasia Laweh Palupuh. Selain itu, pemeriksaan juga mencakup Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kelas I Sumbar serta Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan MBG Agam.
Ruang lingkup pemeriksaan mencakup manajemen pengawasan keamanan pangan, efektivitas saluran pengaduan masyarakat, tindak lanjut laporan penerima manfaat, pengisian hasil uji organoleptik, serta koordinasi antarlembaga dalam mengawasi program tersebut di tingkat kabupaten.
Rincian Tindakan Korektif
Masing-masing pihak terlapor diberikan instruksi tindakan korektif sesuai dengan kewenangan mereka. Pihak SPPG Kampung Tangah dan SPPG Pasia Laweh Palupuh diwajibkan mengaktifkan kanal pengaduan internal melalui hotline 127 SAGI bagi penerima manfaat, merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Mereka juga diminta menindaklanjuti masukan penerima manfaat, hasil uji organoleptik secara rutin, serta menggalakkan edukasi gizi dan keamanan pangan.
Sementara itu, KPPG Kelas I Sumbar diminta memastikan seluruh SPPG di bawah naungannya menerapkan hotline 127 SAGI, memperkuat sinergi dengan Satgas Pemkab Agam, serta memastikan setiap laporan dan hasil uji organoleptik ditindaklanjuti melalui laporan tertulis secara berkala. KPPG juga diminta mengevaluasi kontrak kerja sama antara SPPG dan mitra di wilayah kerjanya.
Untuk Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG Agam, Ombudsman menginstruksikan penguatan koordinasi yang melibatkan KPPG, para koordinator wilayah dan kecamatan, serta pihak SPPG.
Seluruh pihak terlapor diberikan batas waktu selama 30 hari sejak LHP diterima untuk melaksanakan berbagai tindakan korektif tersebut, yang pengawasannya akan dilakukan secara berkala oleh Ombudsman.
Sumber informasi: Antara Sumbar