Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Padang Pariaman menyatakan dukungannya agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 difokuskan pada keadilan, produktivitas, dan peningkatan kesejahteraan warga secara merata.
Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Ediwirman selaku Anggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten Padang Pariaman ketika membacakan Pandangan Umum Fraksi PKS terkait Nota Keuangan Rancangan APBD (RAPBD) TA 2027. Agenda itu berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Padang Pariaman pada hari Selasa, 10 November 2026.
Ediwirman menyatakan bahwa dokumen APBD bukan sekadar instrumen administrasi atau deretan angka pemerintahan. Kebijakan fiskal daerah ini dinilai sebagai perangkat kebijakan publik yang wajib menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat kecil.
Poin Strategis Perhatian Pemerintah Daerah
Dalam kesempatan yang sama, Fraksi PKS memaparkan sejumlah poin strategis yang perlu mendapat perhatian serius dari pihak eksekutif, di antaranya:
- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Pemerataan infrastruktur seperti jalan dan irigasi.
- Penguatan sektor pertanian, peternakan, serta ketahanan pangan.
- Peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan.
- Pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, dan penciptaan lapangan kerja.
- Pemerataan pembangunan hingga tingkat nagari.
- Penguatan pengawasan efektivitas anggaran serta mitigasi dan pemulihan pascabencana.
PKS menekankan agar setiap alokasi anggaran dalam APBD mampu memberikan manfaat nyata bagi warga. Tolok ukur keberhasilan program pembangunan dilihat dari perbaikan taraf hidup masyarakat, bukan sekadar laporan di atas kertas.
Menyetujui Pembahasan Tahap Berikutnya
Berdasarkan komitmen pelayanan kepada masyarakat, Fraksi PKS menyetujui RAPBD Tahun Anggaran 2027 agar dapat dilanjutkan ke proses pembahasan selanjutnya. Fraksi PKS berharap seluruh catatan dan rekomendasi kritis dapat diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman demi kemajuan dan kesejahteraan daerah.
Sumber informasi: PKS SUmbar