Anggota DPR RI Fraksi PKS dari daerah pemilihan Sumatera Barat, Rahmat Saleh, ikut serta menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berkaitan dengan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dokumen usulan tersebut diserahkan secara resmi oleh perwakilan delapan fraksi kepada Pimpinan DPR RI pada Rabu, 11 November 2026.

Berdasarkan informasi dari perwakilan pengusul, sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi memberikan dukungan lewat penandatanganan usulan HMP. Fraksi PKS mencatatkan 28 anggotanya untuk memberikan pernyataan dan tanda tangan. Dalam proses penyerahan dokumen ke Pimpinan DPR RI, Fraksi PKS diwakili oleh Mardani Ali Sera, Yanuar Arif Wibowo, Muh. Haris, dan Rahmat Saleh. Tindakan ini diambil sebagai dorongan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi lewat mekanisme konstitusional di parlemen.

Dukungan dari Wakil Rakyat Asal Sumatera Barat

Selain Rahmat Saleh, terdapat lima anggota DPR RI lain dari dapil Sumatera Barat yang ikut membubuhkan tanda tangan pada usulan HMP tersebut. Mereka adalah Lisda Hendrajoni, M. Shadiq Pasadigoe, Rico Alviano, Mulyadi, dan Cindy Monica. Total terdapat enam dari 14 anggota DPR RI asal Sumbar yang memberikan dukungan.

Sementara itu, delapan anggota DPR RI asal Sumbar lainnya yang tidak tercatat menandatangani usulan tersebut meliputi Andre Rosiade, Athari Gauthi Ardi, Alex Indra Lukman, Zigo Rolanda, Arisal Aziz, Benny Utama, Ade Rezki Pratama, dan Nevi Zuairina.

Sebaharan Penandatangan dari Berbagai Fraksi

Secara keseluruhan, 120 anggota DPR RI yang menandatangani usulan HMP berasal dari delapan fraksi. Rinciannya adalah PDI Perjuangan 14 orang, Partai Golkar 11 orang, Partai Gerindra 11 orang, Partai NasDem 19 orang, PKB 18 orang, PKS 28 orang, PAN satu orang, serta Partai Demokrat 18 orang.

Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu instrumen konstitusional di DPR RI. Para pengusul menyatakan langkah ini ditujukan untuk mendorong penanganan persoalan publik dengan mengutamakan kepastian hukum, transparansi, serta kepatuhan terhadap konstitusi.

Sumber informasi: PKS SUmbar