Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, untuk mempercepat pendataan warga yang terdampak banjir bandang. Langkah ini dinilai penting sebagai dasar untuk melakukan penanganan serta penataan permukiman pascabencana.
Arahan tersebut disampaikan oleh Gibran saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Hidrometeorologi Banjir Bandang di Posko Utama Bencana Kabupaten Solok pada Jumat, 25 September 2026. Ia menekankan perlunya pendataan secara rinci agar bentuk penanganan yang diberikan dapat disesuaikan dengan situasi masing-masing warga.
“Pak Bupati, tolong didata orangnya,” kata Gibran dalam rapat tersebut.
Penataan Permukiman dan Relokasi
Menurut Gibran, data yang akurat sangat dibutuhkan guna menentukan warga yang memerlukan penataan ulang permukiman, termasuk opsi relokasi bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana. Dirinya berpesan agar lokasi permukiman baru bagi warga terdampak harus dipastikan aman dari risiko bencana.
Selain masalah permukiman, ia juga meminta pemerintah daerah untuk memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kebutuhan dasar warga di posko pengungsian juga harus dipastikan terpenuhi selama masa tanggap darurat hingga tahapan pemulihan selesai.
Ketersediaan Air Bersih dan Laporan Bupati
Dalam kesempatan yang sama, Gibran turut mengingatkan pentingnya menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat terdampak mengingat sejumlah sumber air ikut mengalami kerusakan akibat bencana alam tersebut. Ia juga memberikan apresiasi terhadap koordinasi yang telah terjalin antara pemerintah daerah dan unsur terkait, serta meminta agar kekompakan itu terus dijaga guna mempercepat proses pemulihan di Kabupaten Solok.
Sementara itu, Bupati Solok Jon Firman Pandu memaparkan situasi mutakhir mengenai dampak bencana yang terjadi, meliputi kerusakan pada infrastruktur, rumah penduduk, hingga sejumlah fasilitas pemerintahan. Bupati juga mengutarakan kebutuhan penanganan lanjutan, yang mencakup pemulihan fasilitas publik serta pembangunan sabo dam sebagai langkah mitigasi bencana ke depan.
Sumber informasi: Antara Sumbar