Bank Nagari mengambil langkah strategis untuk memperkuat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (EPTD) di Sumatera Barat. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan sekaligus memperkuat ketahanan fiskal di berbagai daerah.

Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Chandra, menyatakan bahwa pihaknya ingin memastikan transaksi pemerintah daerah menjadi lebih mudah, cepat, dan tercatat secara akurat. Layanan digital terus disiapkan agar pemda mampu mengelola transaksi dengan efektif serta memperbaiki tata kelola keuangan.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Bank Nagari ETPD Partnership Gathering yang diselenggarakan pada 25 September 2026 di Padang. Menurutnya, EPTD bukan sekadar peralihan dari sistem tunai ke nontunai, melainkan pembentukan ekosistem digital yang terintegrasi secara menyeluruh dari sisi penerimaan hingga pengeluaran.

Pengembangan Layanan Digital dan Capaian Transaksi

Berbagai layanan digital terus dikembangkan oleh Bank Nagari untuk mendukung operasional keuangan pemerintah daerah. Layanan tersebut meliputi e-retribusi, Nagari Portal Payment (NPP), host-to-host, SNAP API, Nagari Cash Management, hingga SP2D daring.

Transformasi digital ini telah menunjukkan hasil nyata pada kinerja keuangan daerah. Sepanjang tahun 2025, total transaksi pajak dan retribusi yang berhasil dihimpun oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta 19 pemerintah kabupaten dan kota mencapai Rp510 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar 5,16 persen. Sementara itu, volume transaksi nontunai tercatat menyentuh angka Rp29,8 triliun dengan pertumbuhan mencapai 12,5 persen.

Sinergi Antarinstansi Menuju Target 2027

Komisaris Utama Bank Nagari, Andri Yulika, menekankan bahwa percepatan EPTD memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, pihak perbankan, dan organisasi perangkat daerah (OPD). Pihaknya menargetkan seluruh transaksi pemerintah daerah di Sumatera Barat dapat sepenuhnya menggunakan sistem nontunai pada tahun 2027.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Sudarta, menambahkan bahwa perluasan digitalisasi pendapatan daerah harus diiringi dengan optimalisasi kanal pembayaran serta integrasi data yang solid antara perbankan dan pemda. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, yang menilai bahwa penguatan EPTD pada sektor pendapatan, belanja, serta literasi keuangan sangat esensial untuk mendorong kemandirian fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sumber informasi: Antara Sumbar