Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan instruksi agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) membentuk tim penerima pengaduan masyarakat. Setiap laporan yang masuk wajib ditindaklanjuti melalui aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SP4N-LAPOR!.
Kebijakan tersebut diungkapkan oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumbar, Ahmad Zakri, sewaktu memimpin Rapat Koordinasi Sinergi Pengelolaan SP4N-LAPOR! yang bertempat di Aula Balai Kota Bukittinggi pada hari Kamis, 22 Oktober 2026. Pertemuan ini diselenggarakan untuk mempererat kerja sama lintas instansi dan memaksimalkan penanganan aduan pelayanan publik.
Kanal Resmi Pemerintah
Menurut Ahmad Zakri, SP4N-LAPOR! berfungsi sebagai wadah legal bagi masyarakat guna mengutarakan berbagai permasalahan seputar pelayanan publik. Melalui sarana ini pula instansi pemerintah dapat menyampaikan jawaban serta penjelasan secara resmi.
Ia menerangkan bahwa setiap aduan menuntut perhatian serta tanggapan yang serius dari pemerintah. Langkah tersebut dinilai krusial bukan hanya untuk menyelesaikan masalah warga, melainkan juga guna memperkuat relasi dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa setiap OPD diwajibkan mendirikan tim khusus pengaduan. Seluruh laporan pun harus terkonsolidasi dalam aplikasi SP4N-LAPOR! agar proses penyelesaiannya berjalan sesuai tenggat waktu yang ditentukan berdasarkan kategori laporan. Selain itu, aspek perlindungan bagi pihak pelapor juga menjadi poin penting yang ditekankan.
Penguatan Sinergi Lintas Sektor
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumbar, Rudy Rinaldy, melalui Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfotik Sumbar, Junaidi, menyatakan bahwa kegiatan rapat koordinasi ini bertujuan memaksimalkan mutu pengelolaan aduan publik.
Junaidi menuturkan bahwa acara tersebut berfungsi sebagai ajang berbagi pengalaman sekaligus mengasah keahlian guna memperkuat kolaborasi antarlembaga. Sinergi yang solid diyakini mampu mempercepat serta mengefektifkan proses penanganan laporan warga di wilayah Sumatera Barat.
Dalam rangkaian acara yang sama, Ahmad Zakri turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bukittinggi atas komitmennya dalam memperbaiki pengelolaan SP4N-LAPOR! di daerah tersebut.
Sumber informasi: Padang expres