Pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, memperkuat mitigasi bencana dan mempercepat rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana banjir bandang melalui koordinasi dengan pemerintah pusat guna memulihkan infrastruktur dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat terdampak.
Bupati Solok Jon Firman Pandu di Arosuka, Selasa, menyatakan bahwa pemerintah daerah terus mengupayakan dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pelaksanaan program pemulihan. Upaya ini dilakukan terutama setelah bencana pada September 2026 mempengaruhi pelaksanaan program dan penyerapan anggaran daerah.
Pemkab Solok telah menyampaikan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai dasar perencanaan pemulihan. Pemerintah daerah juga mengupayakan pelaksanaan kembali Transfer ke Daerah (TKD) untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat terdampak. Melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, TKD yang sempat tertunda dapat dilaksanakan pada awal tahun mendatang, ujarnya.
Selain pemulihan infrastruktur, Jon Firman Pandu menekankan pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan mengingat kondisi geografis Kabupaten Solok yang rawan bencana. Menurut dia, keselamatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan pembangunan dan penanganan bencana.
Koordinasi Lintas Sektoral
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Lilik Kurniawan mengatakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan langkah yang lebih cepat dan efektif melalui penguatan komitmen serta tindakan konkret dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Dari sisi pemulihan ekonomi, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Desi Zulfrani menyampaikan kerja sama antardaerah menjadi salah satu upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi di wilayah terdampak banjir bandang. Sementara itu, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Slamet Santoso menjelaskan dukungan pemulihan juga mencakup bantuan sosial bagi masyarakat terdampak serta bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Perwakilan Posko Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera Andre menilai sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mencegah tumpang tindih penanganan. Perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Enni Supartini juga menyampaikan perlunya dukungan kebijakan berupa kemudahan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Aspek Mitigasi Bencana
Di sisi mitigasi, pakar kebencanaan Dwikorita Karnawati meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap wilayah hulu sungai yang berpotensi mengalami longsor dan pergerakan tanah untuk mengantisipasi bencana susulan. Ia meminta Balai Wilayah Sungai bersama dinas teknis terkait mendeteksi sumbatan aliran sungai serta menangani material dan endapan longsor.
Dwikorita juga menekankan pentingnya pemantauan berkelanjutan di titik rawan longsor dan penguatan sistem deteksi dini agar potensi ancaman dapat diketahui lebih cepat. Koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut berlangsung di Guest House Rumah Dinas Bupati Solok, Arosuka, dengan melibatkan pemerintah daerah, Kemenko PMK, BNPB, Bappenas, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait secara langsung maupun virtual.
Sumber informasi: Antara Sumbar