Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzamil Yusuf, menyampaikan pidato politik kebangsaan dalam pembukaan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS 2026 yang berlangsung di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, pada Senin, 19 Oktober 2026. Acara yang mengangkat tema Kepemimpinan yang Melayani, Kebijakan Publik yang Inovatif ini dihadiri oleh sekitar 1.500 peserta yang terdiri dari pejabat publik dan kader PKS dari seluruh Indonesia.

Sikap Politik dan Sorotan Kebijakan Publik

Dalam arahannya, Almuzzamil menegaskan posisi partai di dalam koalisi pemerintahan secara kritis, konstruktif, dan solutif. Langkah ini diambil demi mengoreksi serta mempertajam kebijakan negara sebagai perwujudan dari amar makruf nahi mungkar. PKS menyatakan dukungannya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak dan keluarga miskin, seraya memberikan catatan agar tata kelolanya tepat sasaran, bebas dari korupsi, aman dari risiko keracunan, serta tidak mengganggu anggaran pendidikan, kesehatan, dan dana desa.

Terkait krisis udara bersih akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), PKS menginstruksikan para pejabat publiknya untuk memotong gaji guna membantu warga terdampak. Partai juga memfungsikan kantornya sebagai Rumah Rakyat, mengusulkan RUU Pengendalian Perubahan Iklim yang Berkeadilan, serta mendesak pencabutan izin korporasi yang membakar hutan. Selain itu, sorotan turut diberikan pada masalah kelangkaan BBM, perlunya reformasi pasar modal, pembenahan data BPJS PBI, hingga penguatan ekonomi syariah dan perlindungan pekerja migran melalui program SMK Go Global.

Tiga Komitmen Utama Pejabat Publik PKS

Di hadapan ribuan kader, Almuzzamil menyerukan tiga komitmen utama yang wajib dipegang teguh oleh seluruh pejabat publik PKS. Pertama, menjaga integritas serta taat pada ajaran agama, Pancasila, Konstitusi, dan AD/ART partai. Kedua, senantiasa berpihak kepada rakyat melalui kepemimpinan yang melayani. Ketiga, menjadi pemimpin yang bersih, peduli, profesional, dan bernilai negarawan.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumatera Barat, Sofyan Hendri, yang turut hadir dalam acara tersebut memberikan tanggapan senada mengenai amanah kepemimpinan. Menurutnya, jabatan merupakan sarana untuk menghadirkan kemaslahatan dan bukan sekadar tujuan akhir. Ia mengingatkan para legislator dan kepala daerah dari PKS agar menghadirkan kebijakan yang langsung menyentuh serta merangkul kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing.

Sumber informasi: PKS SUmbar