Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mengambil langkah strategis dengan menjalin kerja sama bersama berbagai instansi vertikal. Upaya ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pengurusan administrasi kependudukan (Adminduk) bagi masyarakat setempat.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Agam, Dedi Asmar, menjelaskan di Lubuk Basung, Selasa, bahwa sinergi tersebut telah berjalan dalam beberapa bulan terakhir dengan melibatkan tiga instansi utama.
Sinergi dengan Pengadilan dan Kementerian Agama
Kerja sama dengan Pengadilan Agam difokuskan pada penerbitan dokumen kependudukan bagi pasangan suami istri yang telah resmi bercerai. Melalui sinergi ini, kartu keluarga baru bagi kedua belah pihak serta pembaruan status pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi duda atau janda dapat langsung diproses setelah putusan keluar.
Sementara itu, kolaborasi dengan Kementerian Agama ditujukan untuk pasangan yang baru melangsungkan pernikahan. Melalui mekanisme ini, kartu keluarga baru serta pembaruan status menikah pada KTP langsung diterbitkan seketika setelah proses pernikahan selesai.
Kemudahan Akses di RSUD Bukittinggi
Selain urusan pernikahan dan perceraian, Disdukcapil Agam juga bermitra dengan RSUD Bukittinggi untuk menerbitkan akta kelahiran bagi bayi yang baru lahir. Dokumen tersebut bahkan sudah dapat dibawa pulang oleh keluarga setelah anak selesai dirawat.
Layanan ini dinilai sangat membantu warga, khususnya yang tinggal di wilayah Agam bagian timur, sehingga mereka tidak perlu mendatangi langsung kantor Disdukcapil Agam. Dedi Asmar menegaskan bahwa seluruh rangkaian kemudahan layanan Adminduk ini tidak dipungut biaya alias gratis.
Di samping instansi vertikal, Disdukcapil Agam turut menggandeng sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah tersebut dilakukan untuk mempermudah akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi warga penerima bantuan pemerintah, mengingat Adminduk merupakan fondasi utama dalam pelayanan masyarakat.
Sumber informasi: Antara Sumbar