Dinas Sosial Kota Pariaman, Sumatera Barat, mengumumkan bahwa progres pendaftaran warga dalam program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital telah menyentuh angka 20,58 persen. Jumlah tersebut setara dengan 6.757 kepala keluarga (KK) dari total sekitar 32.835 KK yang tercatat di wilayah tersebut.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Pariaman, Rozy Kosmadi, menyatakan bahwa daerahnya dipilih sebagai salah satu percontohan untuk pelaksanaan program ini. Proses pendaftaran sendiri telah dimulai sejak satu bulan yang lalu.
Perluasan Target dan Peran Agen
Meskipun fokus utama diarahkan pada keluarga penerima manfaat (KPM), pihak Dinas Sosial menargetkan agar seluruh keluarga di Pariaman dapat terdaftar dalam sistem Perlinsos Digital.
Guna mendukung pencapaian tersebut, Pemerintah Kota Pariaman telah mengerahkan sejumlah agen Perlinsos Digital yang bertugas membantu proses pendaftaran di lapangan. Para agen ini terdiri dari pegawai organisasi perangkat daerah, dua orang di setiap kecamatan, satu orang di tiap desa, serta melibatkan pendamping PKH, pendamping Sosialisasi Masyarakat, pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, hingga masyarakat umum.
Selain memfasilitasi pendaftaran, para agen yang bekerja secara sukarela ini juga membantu mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang menjadi salah satu prasyarat dalam program strategis nasional tersebut. Rozy menambahkan, keikutsertaan dalam program ini dinilai penting karena akan berdampak langsung pada keberlanjutan penerimaan bantuan pemerintah bagi warga kurang mampu di masa mendatang.
Perkembangan Nasional Perlinsos Digital
Secara nasional, Kementerian Sosial mencatat jumlah penduduk yang telah terdaftar dalam sistem pelayanan Perlinsos Digital telah mencapai delapan juta jiwa, didukung oleh sekitar 680 ribu agen yang tersebar di berbagai daerah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat berada di Jakarta menyampaikan bahwa jumlah pendaftar menunjukkan tren kenaikan harian yang signifikan, yakni berkisar antara 400 ribu hingga 500 ribu pendaftar setiap harinya. Pihaknya optimistis target cakupan hingga 50 juta jiwa dapat terealisasi pada akhir tahun 2026 demi memperbaiki tata kelola data penerima bantuan sosial agar lebih transparan dan tepat sasaran.
Sumber informasi: Antara Sumbar