Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sulit Air, M. Rafik Datuak Rajo Kuaso, meminta Gubernur Sumatera Barat beserta DPRD Sumbar untuk segera menyiapkan regulasi yang memperkuat kedudukan hukum adat Minangkabau. Desakan ini mencakup kejelasan mekanisme penyelesaian sengketa agar memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada 2 Januari 2026. Pasal 2 dalam undang-undang tersebut mengakui keberadaan hukum yang hidup di tengah masyarakat dengan batasan dan persyaratan tertentu. M. Rafik menilai pengakuan tersebut perlu ditindaklanjuti lewat kebijakan daerah supaya hukum adat mampu berperan optimal dalam menjaga ketertiban serta mengatasi persoalan sosial.

Dorongan Regulasi Daerah

Menurut M. Rafik, penguatan hukum adat mempunyai landasan konstitusional yang kuat, seperti Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 serta ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023. Pemerintah pusat juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat sebagai pedoman.

Ia berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan DPRD tidak menjadikan adat sekadar simbol budaya atau slogan seremonial belaka. Pihaknya mendorong penyusunan kajian akademik dan regulasi daerah yang konkret agar potensi kepemimpinan ninik mamak serta KAN memiliki perangkat pelaksana yang nyata.

Penyelesaian Masalah Sosial dan Studi Banding

Kelembagaan adat diharapkan dapat membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial di Sumatera Barat, mulai dari pencegahan narkotika, kekerasan, kejahatan jalanan, perusakan lingkungan, konflik sosial, hingga perundungan di media sosial. Pelaksanaannya tentu harus tetap menghormati hak asasi manusia dan persamaan kedudukan di hadapan hukum.

Selain itu, M. Rafik menyarankan agar Pemprov Sumbar mempelajari pengalaman daerah lain seperti Aceh, Bali, Yogyakarta, Toraja, dan Papua dalam mengatur kelembagaan adat. Ia juga mendorong pelibatan akademisi, LKAAM, KAN, tokoh agama, serta unsur masyarakat dalam tim kajian untuk merumuskan batasan sanksi adat agar selaras dengan hukum nasional.

Sumber informasi: Padang expres