Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menunjukkan komitmennya terhadap kelestarian lingkungan dengan mengawal langsung kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim. Acara tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) di Jakarta pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Mahyeldi didampingi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumbar, Kuartini Deti Putri. Kehadiran ini ditujukan untuk memperkuat integrasi kebijakan pengendalian perubahan iklim serta pengurangan emisi ke dalam perencanaan pembangunan daerah, di tengah 124 pimpinan daerah dari wilayah Sumatera dan Jawa.

Pembangunan Berkelanjutan dan Sinergi Pusat Daerah

Mahyeldi menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan serta keberlanjutan sumber daya alam. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial agar kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan serta potensi wilayah masing-masing.

“Pembangunan harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Karena itu, diperlukan kolaborasi dan langkah konkret agar kebijakan pembangunan rendah karbon dapat diterapkan secara efektif serta memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat,” ujar Mahyeldi.

Ia juga menambahkan bahwa kekayaan alam Sumatera Barat harus dikelola secara bijak agar dapat menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus pelindung ekosistem bagi generasi mendatang.

Dukungan Pemerintah Pusat

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Pihaknya membuka ruang dialog agar instrumen ekonomi karbon dapat terlaksana sesuai karakteristik daerah.

Melalui keikutsertaan dalam bimbingan teknis ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memantapkan pemahaman mengenai target Nationally Determined Contribution (NDC), kebijakan Zero Waste Zero Emission (ZWZE), tata kelola perdagangan karbon, serta pemanfaatan peluang pembiayaan iklim.

Sumber informasi: PKS SUmbar