Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, membentuk tujuh tim khusus untuk mendongkrak aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta mengoptimalkan pendaftaran warga miskin dan rentan ke dalam sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang Pariaman, Khairul Nizam, menyatakan bahwa pembentukan ketujuh tim tersebut bertujuan agar target aktivasi IKD tercapai hingga penghujung tahun dan masyarakat dapat terdaftar ke dalam Perlinsos Digital. Langkah ini disampaikannya ketika memantau langsung pelaksanaan program tersebut di Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Garinggiang.

Khairul menjelaskan, seluruh penerima manfaat bantuan dari pemerintah wajib terdaftar dalam sistem Perlinsos Digital karena sistem tersebut menjadi penentu utama kelayakan seseorang dalam menerima bantuan sosial. Warga yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan berisiko tidak lagi memperolehnya jika belum terdaftar di sistem digital ini.

Guna mengatasi minimnya informasi di tengah masyarakat, ketujuh tim yang diinstruksikan oleh bupati melalui sekretaris daerah diterjunkan untuk mendatangi 17 kecamatan di Padang Pariaman. Kunjungan lapangan ini dijadwalkan berlangsung dari 12 hingga 16 Oktober 2027 demi mendongkrak realisasi aktivasi IKD yang saat ini baru mencapai 17,8 persen.

Lebih lanjut, Khairul menerangkan bahwa IKD merupakan syarat esensial agar warga dapat mendaftar ke Perlinsos Digital atau bertindak sebagai agen bagi warga lain yang memerlukan bantuan pendaftaran. Penentuan kelayakan penerima bantuan sepenuhnya ditentukan oleh sistem Perlinsos Digital berdasarkan integrasi data pusat.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan setengah dari populasi Indonesia sudah tercatat di dalam sistem Perlinsos Digital pada Desember 2026. Pemerintah pusat sendiri mengintegrasikan sejumlah basis data, mulai dari data kependudukan Dukcapil, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari BPS, hingga data dari PLN, kepolisian, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Hukum.

Sumber informasi: Antara Sumbar