Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, Sumatera Barat, mengintensifkan pengawasan, evaluasi, serta pembinaan terhadap 15 nagari persiapan di wilayah tersebut. Langkah ini dilakukan agar seluruh nagari persiapan yang telah berjalan sekitar 10 bulan itu dapat segera memenuhi syarat menjadi nagari definitif.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman, Nurhayati, menyatakan bahwa pihaknya terus mengarahkan pemerintah nagari persiapan agar proses peralihan status dapat segera terwujud. Menurutnya, dalam kurun waktu 10 bulan terakhir, perkembangan positif telah ditunjukkan oleh wilayah-wilayah tersebut, termasuk kemandirian dalam melengkapi infrastruktur perkantoran secara swadaya berkat dukungan warga dan para perantau.
Salah satu wilayah yang disorot adalah Nagari Kampuang Dadok di Kecamatan Sungai Garinggiang, yang berhasil membangun kantor pemerintahan secara swadaya. Wilayah persiapan lainnya juga dilaporkan tengah berupaya membangun fasilitas serupa melalui alokasi Anggaran Pendapatan Belanja (APB) nagari induk maupun sumbangan perantau.
Meskipun demikian, Pemkab Padang Pariaman belum dapat memastikan jadwal pasti persetujuan dari pemerintah pusat terkait penetapan status definitif tersebut karena masih menantikan instruksi dari kementerian terkait. Guna mempercepat proses ini, komunikasi intensif terus dijalin dengan Kementerian Dalam Negeri. Jika 15 nagari persiapan ini disetujui, jumlah nagari definitif di Padang Pariaman secara keseluruhan akan bertambah menjadi 118 nagari.
Ke-15 nagari persiapan tersebut meliputi Kuranji Hilir Timur, Kuranji Hilir Selatan, Pilubang Utara, Duku Pilubang, Pilubang Timur, Campago Utara, Padang Alai Utara, Lurah Ampalu Timur, Kurai Taji Utara, Sungai Garinggiang, Sungai Sirah Utara, Sungai Sirah Selatan, Sungai Sirah Timur, Kampuang Dadok, dan Aua Malintang Tengah.
Sebelumnya, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menjelaskan bahwa pembentukan nagari persiapan melalui proses pemekaran ini didahului dengan tahapan panjang serta kajian mendalam. Kebijakan tersebut berlandaskan semangat musyawarah dan mufakat guna mengoptimalkan pelayanan publik, mempercepat pemerataan pembangunan, serta mendekatkan birokrasi pemerintahan kepada masyarakat setempat.
Sumber informasi: Antara Sumbar