Panitia Besar (PB) Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Sumatera Barat 2026 memperketat pengawasan pertandingan menyusul ditemukannya enam persoalan terkait keabsahan atlet, kesesuaian nomor pertandingan, serta pencatatan perolehan medali. Langkah pengetatan ini didasarkan pada hasil monitoring yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian data administrasi dan pelaksanaan kompetisi di sejumlah cabang olahraga.
Ketua PB Porprov Sumbar 2026, Editiawarman, menjelaskan bahwa pengawasan diperkuat melalui penerbitan dua surat resmi tertanggal 9 Oktober 2026. Surat pertama dengan nomor 059/K-SB/PB.PORPROV/X/2026 mengatur tentang pelaksanaan pertandingan, keabsahan atlet, dan pencatatan perolehan medali. Sementara itu, surat nomor 060/K-SB/PB.PORPROV/X/2026 ditujukan khusus kepada Technical Delegate (TD) untuk memperkuat pengawasan teknis.
Enam Temuan Hasil Monitoring
Berdasarkan hasil monitoring lapangan, PB Porprov XVI Sumbar mencatat enam permasalahan utama yang menjadi perhatian serius:
- Atlet bertanding pada nomor atau kelas yang tidak sesuai dengan data aplikasi SiRimau dan Surat Keputusan (SK) kontingen.
- Pemberian medali tidak sesuai dengan hasil pertandingan serta ketentuan Delegation Registration Meeting (DRM).
- Pencatatan perolehan medali oleh KONI kabupaten/kota belum sesuai dengan hasil pertandingan dan ketentuan DRM.
- Adanya perubahan atau pengalihan nomor pertandingan maupun atlet tanpa kesesuaian data SiRimau dan tanpa koordinasi dengan PB Porprov XVI.
- Keikutsertaan atlet yang tidak sah atau tidak terdaftar dalam aplikasi SiRimau dan SK kontingen.
- Atlet yang sudah terdaftar secara sah, tetapi tidak diikutsertakan pada nomor pertandingan yang semestinya diikuti.
Ketentuan dan Konsekuensi Administratif
Melalui surat nomor 059/K-SB/PB.PORPROV/X/2026, PB Porprov XVI menetapkan empat poin penegasan. Pelaksanaan pertandingan dan keikutsertaan atlet wajib mengacu pada hasil DRM, data SiRimau, serta SK kontingen yang sah. Perubahan nomor atau kelas pertandingan maupun atlet dilarang dilakukan tanpa koordinasi dan persetujuan PB Porprov XVI. Selain itu, pemberian dan pencatatan medali harus selaras dengan hasil pertandingan sah, ketentuan DRM, serta data resmi SiRimau.
PB Porprov XVI menegaskan bahwa perolehan medali dapat tidak diakui sebagai perolehan resmi Porprov XVI Sumatera Barat 2026 apabila ditemukan ketidaksesuaian dan terbukti melalui proses verifikasi. Langkah pengawasan ketat ini diharapkan mampu menjaga integritas kompetisi serta memastikan seluruh hasil pertandingan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun teknis.
Sumber informasi: Padang expres