Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, Sumatera Barat memperkuat kapasitas agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital guna meningkatkan pelayanan perlindungan sosial bagi masyarakat sekaligus memastikan data penerima bantuan sosial tepat sasaran.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda I) Rudi Rahmat menyampaikan bahwa digitalisasi bertujuan menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, akurat, dan dekat dengan masyarakat. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat Sosialisasi dan Pembinaan Teknis Agen Perlinsos Digital di Parik Malintang, Kamis (8/10).

Peran Strategis Agen Perlinsos Digital

Rudi menjelaskan bahwa Perlinsos Digital merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan layanan perlindungan sosial yang transparan dan tepat sasaran. Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengakses informasi bantuan sosial, melakukan pemutakhiran data, serta menyampaikan sanggahan jika terdapat ketidaksesuaian data penerima.

Agen Perlinsos Digital menempati posisi strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Mereka diharapkan mampu membantu warga memahami informasi, mengakses layanan, serta memperbarui data dengan benar. Meski demikian, penerapan layanan digital ini diingatkan agar tetap memperhatikan warga yang belum memiliki kemampuan atau akses digital yang memadai.

Seluruh unsur terkait seperti perangkat daerah, camat, wali nagari, wali korong, pendamping, hingga masyarakat diminta berkolaborasi mempercepat pendaftaran warga ke dalam sistem Perlinsos Digital. Pemerintah daerah memberikan perhatian khusus agar warga yang telah menerima bantuan tidak terputus pada tahun 2027 karena keterbatasan waktu pendaftaran yang hanya menyisakan dua bulan efektif, yaitu November dan Desember.

Target Nasional Perlinsos Digital

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 50 persen penduduk Indonesia sudah terdata dalam sistem digital Perlinsos hingga Desember 2026. Pemerintah memanfaatkan sistem ini untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dalam penyaluran bantuan sosial.

Pemerintah juga mulai mengintegrasikan berbagai basis data seperti data kependudukan Dukcapil, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari BPS, serta data dari PLN, kepolisian, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Hukum. Integrasi ini diharapkan menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih akurat guna mengurangi kesalahan penyaluran bantuan.

Sumber informasi: Antara Sumbar