Kementerian Sosial menyalurkan bantuan senilai Rp358,86 juta guna mendukung penanganan dan pemulihan masyarakat yang terdampak bencana di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Bantuan tersebut diserahkan secara langsung oleh Menteri Sosial Syaifullah Yusuf kepada Bupati Solok Jon Firman Pandu di Posko Utama Penanganan Bencana Kabupaten Solok pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Total bantuan sebesar Rp358.862.860 tersebut mencakup santunan ahli waris untuk dua korban meninggal dunia senilai Rp30 juta, bantuan bagi dua korban luka berat sebesar Rp10 juta, serta dukungan untuk 14 korban luka ringan sebesar Rp35 juta. Di samping itu, Kementerian Sosial juga mengalirkan bantuan logistik penanganan bencana senilai Rp203.852.860 serta 200 paket sembako dengan total nilai Rp49,9 juta bagi warga terdampak.

Prioritaskan Keselamatan dan Kebutuhan Dasar

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menegaskan bahwa penanganan bencana harus memprioritaskan keselamatan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar warga selama masa tanggap darurat berlangsung. Penyelamatan keluarga terdampak serta operasional dapur umum di posko disebutnya sebagai hal yang sangat krusial.

Pihaknya juga meminta Pemerintah Kabupaten Solok bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memastikan proses pendataan korban dan warga terdampak berjalan tepat sasaran. Menurut Syaifullah Yusuf, Kementerian Sosial turut menyiapkan dukungan pemulihan berupa bantuan dukungan ekonomi senilai Rp5 juta serta bantuan isian rumah sebesar Rp3 juta berdasarkan ketentuan dan hasil pendataan di lapangan.

Penanganan Bersama dan Perpanjangan Masa Tanggap Darurat

Bupati Solok Jon Firman Pandu menjelaskan bahwa bencana yang dipicu oleh tingginya curah hujan pada September lalu telah menimbulkan korban jiwa serta luka-luka, sekaligus mengganggu aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik. Penanganan bencana ini dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Forkopimda, serta berbagai unsur terkait.

Sebagai langkah optimalisasi, Pemerintah Kabupaten Solok memperpanjang masa tanggap darurat selama tujuh hari. Bupati memastikan seluruh bantuan yang diterima terus didistribusikan secara cepat kepada masyarakat sesuai dengan hasil pendataan dan kebutuhan aktual di lapangan.

Sumber informasi: Antara Sumbar