PADANG – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Fraksi PKS, Muhammad Yasin, memimpin langsung rapat kerja Bapemperda pada Rabu, 7 Oktober 2026. Pertemuan tersebut berfokus pada pembahasan hasil konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa yang mengatur Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2007 mengenai Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
Penyelarasan Regulasi dan Kebutuhan Daerah
Agenda utama dalam rapat ini adalah menyelaraskan tata cara penyusunan program regulasi agar sejalan dengan kebutuhan daerah serta ketentuan undang-undang terbaru. Berbagai masukan yang diperoleh dari hasil konsultasi digunakan untuk memperkuat substansi rancangan aturan tersebut sebagai persiapan sebelum memasuki tahapan pengesahan berikutnya.
Dalam arahannya, Muhammad Yasin menekankan pentingnya ketepatan substansi dan efektivitas pembentukan aturan. Menurutnya, kualitas sebuah peraturan daerah sangat ditentukan oleh proses perencanaan yang matang pada tahap penyusunan, yang nantinya berfungsi sebagai landasan tata kelola pemerintahan yang optimal.
Komitmen Penguatan Hukum Daerah
"Kita harus memastikan setiap regulasi memiliki dasar hukum yang kuat. Aturan ini harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah," ujar Muhammad Yasin.
Ia juga menambahkan bahwa penataan aturan yang jelas merupakan bagian fundamental dalam membangun daerah. Setiap produk hukum harus lahir melalui proses yang cermat dan terukur sebagai bentuk ikhtiar nyata dalam mengawal kepentingan pembangunan di Sumatera Barat.
Sumber informasi: PKS SUmbar