Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, memperkuat pengawasan pelaksanaan pembangunan dan revitalisasi sekolah melalui pendampingan hukum dan pengawasan internal yang melibatkan Kejaksaan Negeri serta Inspektorat setempat.
Kepala Dinas Pendidikan Pasaman Barat, Imter Pedri, di Simpang Empat, Selasa, mengatakan bahwa langkah ini diambil untuk mengawasi program revitalisasi terhadap 83 sekolah dengan alokasi dana mencapai Rp57,88 miliar. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan agar seluruh program berjalan sesuai ketentuan, tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran, serta terhindar dari berbagai potensi penyimpangan.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan Pasaman Barat telah mengadakan sosialisasi Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) program pembangunan dan revitalisasi sekolah serta pendampingan dan pendataan aset satuan pendidikan tahun 2026 pada Senin, 5 Oktober 2026. Imter menjelaskan bahwa program revitalisasi ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang bertujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar.
Perbaikan Fasilitas dan Sistem Swakelola
Menurut Imter, peningkatan mutu pendidikan harus didukung oleh fasilitas yang layak, aman, dan memadai. Sejauh ini, sejumlah sekolah masih menghadapi kendala terkait kondisi fisik bangunan, seperti atap bocor, plafon rusak, sanitasi yang belum layak, hingga perabot yang sudah aus.
Ia meminta seluruh kepala sekolah penerima bantuan yang melaksanakan pembangunan secara swakelola agar mengutamakan kualitas pekerjaan, transparansi, serta akuntabilitas penggunaan anggaran. Imter menegaskan agar bangunan yang direvitalisasi dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang melalui pengerjaan berkualitas dan pemeliharaan berkala.
Peran Kejaksaan dan Inspektorat
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, Tjut Zelvira Nofani, menegaskan pihaknya berperan dalam memberikan pengawalan hukum dan upaya pencegahan untuk meminimalkan risiko penyimpangan pada proyek strategis sektor pendidikan. Pengawalan ini didasarkan pada Surat Pengamanan Pembangunan Strategis (SP-PPS) Kejaksaan Agung Nomor 54 dan 55 yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat hingga tingkat kejaksaan negeri.
Ia juga mengingatkan para kepala sekolah agar segera berkoordinasi jika menghadapi hambatan di lapangan, mengingat sisa waktu pelaksanaan pekerjaan tersisa sekitar dua bulan menjelang akhir Desember 2026 dengan kondisi cuaca yang perlu diantisipasi.
Di sisi lain, Inspektur Daerah Pasaman Barat, Emnita Nadirua, menyatakan kesiapan Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memberikan konsultasi serta pendampingan terkait tata kelola keuangan dan administrasi. Pendampingan ini diharapkan dapat membantu kepala sekolah dalam mengelola anggaran sesuai aturan sehingga terhindar dari permasalahan hukum akibat ketidakpahaman administrasi.
Sumber informasi: Antara Sumbar