Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Barat menyatakan bahwa kebijakan pemerintah menetapkan tarif pencatatan hak cipta lagu sebesar Rp0 bertujuan untuk mendukung kemajuan para musisi lokal di daerah tersebut. Kebijakan ini juga disiapkan guna memberikan perlindungan optimal terhadap karya musik yang dihasilkan.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum Sumbar Lista Widyastuti menjelaskan di Padang pada hari Selasa bahwa aturan nol tarif tersebut resmi berlaku sejak 1 Agustus. Kebijakan ini berlandaskan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 yang mengatur tentang jenis serta tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sebelum pemberlakuan PP tersebut, biaya resmi untuk mencatatkan hak cipta karya lagu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum RI dipatok sebesar Rp200.000. Dengan adanya penghapusan biaya ini, para musisi di Sumbar diimbau agar segera mendaftarkan karya mereka.

Pentingnya Pencatatan Hak Cipta

Pencatatan hak cipta sangat diperlukan agar karya musisi memiliki payung hukum yang kuat sekaligus menjamin hak moral dan ekonomi. Perlindungan hukum ini berfungsi mencegah pemanfaatan, penggandaan, maupun komersialisasi tanpa izin oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Di samping itu, pencatatan ini akan membantu para musisi dalam mengakses royalti sehingga proses distribusi dapat berjalan lebih adil. Berdasarkan ketentuan, hak cipta lagu yang telah tercatat di DJKI akan mendapatkan perlindungan hingga 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia.

Upaya Sosialisasi dan Pendampingan

Sejak diterbitkannya PP Nomor 30 Tahun 2026, Kanwil Kemenkum Sumbar aktif menyebarluaskan informasi mengenai tarif Rp0 ini kepada masyarakat luas, khususnya para pelaku seni musik. Sosialisasi dijalankan melalui media sosial resmi instansi serta pertemuan bersama dinas terkait di tingkat kabupaten dan kota.

Selain sosialisasi, Kemenkum Sumbar turut membuka layanan pendampingan bagi musisi yang menghadapi kendala teknis atau memerlukan panduan dalam proses pendaftaran digital. Masyarakat dapat mengunjungi langsung kantor Kemenkumham Sumbar di Padang atau menghubungi layanan media sosial resmi mereka.

Sumber informasi: Antara Sumbar