Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, memberikan perhatian serius terhadap tingginya ketergantungan Indonesia pada produk susu luar negeri. Berdasarkan data saat ini, peternakan lokal baru sanggup memenuhi 20 persen dari total kebutuhan domestik.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh legislator asal Daerah Pemilihan Sumatera Barat II itu menjelang Rapat Paripurna ke-7 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 29 September 2026. Temuan ini juga didapatkannya langsung ketika melaksanakan kunjungan kerja serta berdiskusi bersama Koperasi Usaha Ternak Tani (KUTT) Sukamakmur di Pasuruan, Jawa Timur.

Urgensi Pemenuhan Gizi Masyarakat

Menurut Nevi, ketersediaan pasokan susu yang mandiri memegang peranan vital untuk mendukung perbaikan gizi masyarakat, khususnya kalangan anak-anak. Dirinya mendesak pemerintah agar mengambil langkah lebih konkrit dalam mencapai ketahanan pangan serta mengurangi porsi impor yang sangat besar.

Produksi domestik baru menyumbang 20 persen, sementara 80 persen sisanya berasal dari impor. Kondisi ini menjadi perhatian bersama demi kualitas sumber daya manusia dan pemenuhan gizi anak-anak, sehingga sejumlah usulan strategis perlu segera direalisasikan.

Enam Usulan Strategis Pemerintah

Guna mendongkrak kemandirian para peternak lokal di tanah air, Nevi menjabarkan enam poin rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah. Rangkaian usulan tersebut mencakup:

  • Pemberlakuan regulasi yang melindungi harga jual susu tingkat peternak.
  • Alokasi dukungan anggaran yang memadai untuk sektor hulu produksi.
  • Penyertaan koperasi ke dalam ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Merah Putih.
  • Pemberian kemudahan akses pembiayaan untuk hilirisasi produk.
  • Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan peta jalan swasembada susu periode 2025–2029.
  • Penguatan kapasitas kelembagaan koperasi di berbagai daerah.

Penguatan peran koperasi dipandang sebagai landasan utama untuk membentuk ekosistem susu yang tangguh. Kebijakan regulasi serta dukungan pembiayaan yang tepat sasaran diharapkan mampu mewujudkan target swasembada susu nasional secara bertahap.

Sumber informasi: PKS SUmbar