Skip to content

Kaba Kini

Kaba Kini Seputar Sumatera Barat

Menu
  • Sample Page
Menu

Gubernur Mahyeldi Tegaskan Pokir DPRD Harus Sesuai Kewenangan Provinsi di Tengah Keterbatasan Fiskal

Posted on September 20, 2026 by admin

Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi Ansharullah, S.P., menegaskan sikap tegaknya terkait penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027. Di tengah kondisi ruang fiskal daerah yang sangat terbatas, ia menginstruksikan agar setiap program, termasuk usulan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, harus mutlak diarahkan pada urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Penegasan strategis ini disampaikan Mahyeldi usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sumbar dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap RAPBD 2027 di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar pada Senin, 14 September 2026. Gubernur menyambut baik dan mengapresiasi masukan dari seluruh fraksi di DPRD Sumbar yang mendorong agar pemerintah daerah lebih fokus mengalokasikan anggaran pada program-program prioritas provinsi.

Keselarasan Program dan Kewenangan

Menurut Mahyeldi, keselarasan antara program dan kewenangan menjadi semakin krusial mengingat kondisi fiskal Sumbar yang saat ini cukup terbatas. Hal ini menuntut agar setiap rupiah dari anggaran daerah direncanakan dan dialokasikan secara presisi, tepat sasaran, serta sesuai dengan tanggung jawab tiap tingkatan pemerintahan.

Ia mengingatkan agar kesepahaman ini benar-benar dikawal dan diwujudkan dalam seluruh tahapan pembahasan RAPBD 2027, terutama saat menyusun dan membahas Pokir DPRD. Setiap usulan Pokir yang masuk harus dipastikan memiliki landasan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Verifikasi Ketat oleh TAPD

Sebagai bentuk keseriusan menjaga kualitas APBD, Mahyeldi mengaku telah memberikan arahan tegas kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melakukan verifikasi ketat terhadap setiap usulan yang masuk.

Melalui ketegasan ini, Gubernur Mahyeldi berharap Pemprov Sumbar dan DPRD dapat terus merawat kesamaan pandang. Keterbatasan fiskal, menurutnya, harus diubah menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, efisiensi, dan memastikan anggaran benar-benar memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.

Sumber informasi: PKS SUmbar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Recent Posts

  • Kafilah Sumbar Belum Berhasil Raih Peringkat Pertama di MTQ Nasional XXXI, Sekda Minta Evaluasi Pembinaan
  • Prakiraan Cuaca Sumatera Barat 21 September 2026: Kota Padang Udara Kabur
  • Ketua DPRD Sumbar Muhidi Tegaskan Gedung Dewan Terbuka untuk Aspirasi Publik
  • Muhidi Ingatkan Guru PPPK Sumbar: Tak Cukup Hanya Mengajar, Guru Harus Adaptif dan Kuasai Teknologi
  • Kanwil DJP Sumbar-Jambi Gelar Kelas PPN bagi Belasan Perusahaan Media

Recent Comments

  1. A WordPress Commenter mengenai Hello world!

Archives

  • September 2026

Categories

  • Uncategorized
©2026 Kaba Kini | Design: Newspaperly WordPress Theme

Powered by
Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
None
Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
None
Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
None
Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
None
Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
None
Powered by