Kondisi fiskal Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, mendapat sorotan tajam dari DPRD dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Lima fraksi di DPRD meminta Pemerintah Kota agar memperkuat sumber pendapatan daerah di tengah penurunan pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sorotan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Panjang yang digelar pada Jumat sore. Agenda rapat ini adalah penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Wali Kota atas Ranperda APBD 2027. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Padang Panjang Imbral, didampingi Wakil Ketua Mardiansyah dan Nurafni Fitri, serta dihadiri Wali Kota Hendri Arnis, Wakil Wali Kota Allex Saputra, beserta jajaran pejabat Pemkot Padang Panjang.

Secara umum, lima fraksi yang terdiri dari PBB-PKS, PAN, NasDem, Gerindra, serta Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa menyoroti tekanan fiskal pada rancangan APBD 2027. Pendapatan daerah tercatat turun sebesar 3,68 persen, sementara PAD mengalami penurunan yang lebih dalam hingga 19,41 persen.

Strategi Pendapatan dan Kualitas Belanja

DPRD meminta Pemerintah Kota menyusun strategi konkret untuk menggali potensi pendapatan daerah. Beberapa langkah yang disarankan meliputi digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data wajib pajak serta objek retribusi, dan optimalisasi potensi ekonomi daerah agar ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dapat dikurangi.

Selain pendapatan, kualitas belanja daerah turut dipertanyakan akibat penurunan belanja modal sebesar 13,40 persen. DPRD mengingatkan agar anggaran tetap mampu menopang pembangunan infrastruktur, pemulihan pascabencana, pelayanan dasar, pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, penguatan UMKM, hingga perlindungan kelompok rentan.

Sorotan Penyertaan Modal dan Pengelolaan Aset

Sorotan lain juga diarahkan pada rencana penyertaan modal sebesar Rp10 miliar kepada Bank Nagari dan usulan penyertaan modal ke Perumda Air Minum Tirta Serambi senilai Rp26,64 miliar. Fraksi-fraksi meminta adanya kejelasan dasar investasi, kepastian hukum, verifikasi aset, serta target kinerja yang terukur untuk memastikan dampak nyata bagi daerah.

Sementara itu, terkait Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), DPRD menekankan pentingnya percepatan sertifikasi, inventarisasi, digitalisasi data aset, serta transparansi dalam pemanfaatan maupun pemindahtanganan aset agar terhindar dari potensi kerugian daerah.

Sumber informasi: Antara Sumbar