Pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, memproyeksikan pendapatan daerah pada tahun 2027 mencapai Rp495,478 miliar. Sementara itu, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp485,478 miliar, sehingga Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 mencatatkan surplus sebesar Rp10 miliar.
Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra memaparkan nota keuangan tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Panjang di Ruang Rapat DPRD setempat pada hari Kamis. Ia menjelaskan bahwa proyeksi pendapatan daerah mengalami penurunan sekitar 3,68 persen apabila dibandingkan dengan APBD Murni 2026.
Komposisi pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp110,243 miliar serta pendapatan transfer senilai Rp385,236 miliar. Allex menyatakan bahwa penyusunan RAPBD 2027 telah memperhitungkan kondisi fiskal daerah serta kebutuhan pelayanan masyarakat dan pembangunan.
Dari sisi belanja, alokasi sebesar Rp485,478 miliar menunjukkan penurunan sekitar 5,63 persen dari APBD Murni 2026. Meskipun ruang fiskal mengalami penyempitan, anggaran tetap difokuskan untuk menjaga pelayanan dasar, memenuhi belanja wajib dan mengikat, pemulihan pascabencana, peningkatan konektivitas, penguatan kawasan perkotaan, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.
Seluruh surplus anggaran sebesar Rp10 miliar direncanakan untuk dialokasikan sebagai penyertaan modal Pemerintah Kota Padang Panjang pada Bank Nagari. Dengan skema ini, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan nihil.
Penyusunan RAPBD 2027 berpedoman pada RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, RKPD 2027, serta KUA dan PPAS, dengan mengusung tema percepatan pemulihan pascabencana dan penguatan ketahanan kota.
Dalam kesempatan yang sama, Pemkot Padang Panjang juga menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut atas Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.
Sumber informasi: Antara Sumbar