JAKARTA — Sekretaris Jenderal PKS sekaligus Anggota DPR RI, Muhammad Kholid, menolak rencana alih fungsi lahan konservasi seluas 8 hektare di Hutan Kota Universitas Indonesia (UI), Depok, untuk proyek Sekolah Rakyat. Kholid menegaskan PKS mendukung penuh perluasan akses pendidikan lewat program tersebut, tetapi pembangunannya tidak boleh mengorbankan ruang terbuka hijau karena mutu pendidikan dan kelestarian hutan harus berjalan beriringan.

“Kami menolak rencana ini. Hutan kota adalah paru-paru hijau dengan fungsi ekologis yang sangat penting. Apalagi, hutan UI memiliki fungsi riset dan pendidikan yang juga punya nilai strategis bagi masa depan bangsa. Kami mendukung penuh upaya negara memperluas akses pendidikan untuk rakyat. Namun, membangun fasilitas pendidikan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kawasan hutan kota. Pendidikan dan kelestarian hutan harus berjalan sejalan tanpa saling meniadakan,” tegas Kholid dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (17/11).

Kholid menjelaskan, Hutan Kota UI adalah benteng ekologis penting bagi Kota Depok dan DKI Jakarta, dengan fungsi hidrologis sebagai daerah tangkapan dan resapan air alami. Berkurangnya tutupan hijau hingga 8 hektare dikhawatirkan memperparah risiko banjir, menurunkan kualitas udara, dan merusak keanekaragaman hayati yang selama ini dirawat. “Mengorbankan hutan UI sebagai paru-paru kota demi pembangunan fisik bukanlah solusi yang berkelanjutan. Jika luasan hutan makin berkurang dan ekosistem rusak, generasi muda yang sedang kita didik di bangku sekolah justru akan menanggung dampak krisis lingkungan di masa depan,” ujar Kholid, lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI.

Menurutnya, UI selama ini dikenal sebagai pelopor kampus hijau (green campus) yang menjadi rujukan nasional maupun internasional. Mengubah hutan kota menjadi kawasan terbangun dinilai mencederai identitas akademik dan integritas tata ruang kawasan hijau tersebut. Karena itu, Kholid meminta Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mencari lokasi alternatif. “Saya minta Mensos mencari alternatif lokasi lain seperti opsi lahan tidur atau aset negara lainnya yang berstatus non-konservasi. Saya yakin masih banyak lokasi lain yang jauh lebih layak dan strategis untuk membangun Sekolah Rakyat,” tambahnya.

Sebagai langkah konkret, Fraksi PKS di DPR RI mendesak pemerintah segera membatalkan penetapan lokasi proyek di kawasan hutan UI. Kholid juga mengajak sivitas akademika, mahasiswa, pegiat lingkungan, dan masyarakat luas mengawal kelestarian ruang terbuka hijau dari ancaman alih fungsi lahan. “Sekali lagi, kami mendukung penuh kehadiran Sekolah Rakyat, tetapi menjaga Hutan Kota UI berarti menjaga keseimbangan antara pembangunan sumber daya manusia dan hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik serta sehat,” pungkas Kholid, anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat VI (Kota Depok dan Kota Bekasi). AO

Sumber: PKS.id