Pemerintah Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, memberikan pelatihan kepada 38 unsur perangkat daerah terkait serta Desa Tangguh Bencana (Destana) guna mengoptimalkan pengkajian kebutuhan pemulihan pascabencana (Jitupasna).

Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra menyatakan bahwa pemerintah kota terus berupaya mengoptimalkan seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi, penanganan saat terjadi bencana, hingga tahap pemulihan pascabencana. Menurutnya, bimbingan teknis Jitupasna merupakan langkah konkret untuk menghadirkan proses pengkajian yang terpadu, responsif, dan komprehensif.

Ia menilai pengkajian yang terpadu memiliki peran penting untuk membantu pemerintah mengenali kebutuhan warga secara akurat setelah terjadinya bencana sehingga perencanaan serta fasilitasi pemulihan dapat berjalan secara tepat sasaran.

Pelaksanaan dan Cakupan Materi Bimtek

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sawahlunto Hilmed menyampaikan bahwa bimbingan teknis tersebut berlangsung pada 17 hingga 19 November 2026 di Hotel Saka Ombilin Heritage.

Kegiatan ini melibatkan unsur BPBD, organisasi perangkat daerah terkait, perwakilan kecamatan, serta tujuh Destana. Pelatihan ini dirancang untuk mengasah kemampuan lintas sektor dalam menghimpun serta mengolah data kebutuhan pemulihan setelah bencana melanda.

Pengkajian tersebut difokuskan pada lima komponen akibat bencana, yaitu kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi, dan peningkatan risiko. Penilaian juga mencakup lima sektor utama, yakni permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial, serta lintas sektor.

Materi pelatihan yang diberikan meliputi instrumen pengumpulan data, penggunaan formulir, pengumpulan data dasar dan primer, serta pemanfaatan sumber data sektoral. Selain itu, para peserta juga mempelajari teknik verifikasi, validasi, dan pemeriksaan konsistensi data.

Praktik Terpadu dan Narasumber

Dalam kegiatan tersebut, para peserta mengikuti praktik terpadu dengan menggunakan studi kasus tanah longsor dan banjir. Praktik ini mencakup pengolahan data, penghitungan kerusakan dan kerugian, analisis dampak, perkiraan kebutuhan, hingga penyusunan rekomendasi pemulihan.

Narasumber yang dihadirkan dalam bimbingan teknis ini berasal dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat, BPBD Provinsi Sumatera Barat, serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana BNPB.

Hilmed menambahkan bahwa BPBD menargetkan pelatihan ini dapat meningkatkan keterampilan para peserta dalam melaksanakan survei, verifikasi, dan validasi data pascabencana. Di samping itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk menghasilkan draf simulasi penghitungan dampak kerusakan dan kerugian serta membangun komitmen awal koordinasi Tim Jitupasna di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.

Sumber informasi: Antara Sumbar