JAKARTA — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mendorong pemerintah mempercepat pemanfaatan cangkang sawit sebagai energi alternatif untuk pembangkit listrik dan kebutuhan panas industri. Menurut dia, potensi biomassa ini perlu didukung kepastian pasokan, standar mutu, biaya logistik yang kompetitif, dan insentif investasi bagi industri pengguna.
Indonesia punya modal besar karena merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar dunia. Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia (APCASI) memperkirakan produksi cangkang sawit nasional mencapai 12-16 juta ton per tahun. Namun, sebagian pasokan justru diekspor, terutama ke Jepang dan Korea Selatan, sementara industri dalam negeri masih terkendala harga, distribusi, dan kepastian pasokan.
“Cangkang sawit mempunyai nilai energi yang layak diperhitungkan. Pemerintah perlu memastikan potensi tersebut dapat digunakan industri dengan harga dan pasokan yang terjamin. Transisi energi harus terlihat dalam keputusan investasi dan pengadaan bahan bakar perusahaan,” ujarnya.
Dari sisi energi, cangkang sawit punya nilai kalor sekitar 3.800-4.200 kilokalori per kilogram menurut spesifikasi di portal Inaexport Kementerian Perdagangan, sehingga berpotensi bersaing dengan sejumlah kelas batu bara. Ateng mengingatkan, membandingkan harga tidak cukup per ton. Perusahaan harus menghitung biaya untuk menghasilkan panas atau uap yang sama.
“Jangan hanya melihat harga per ton. Yang harus dihitung adalah berapa biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan energi panas yang sama. Dari situ baru terlihat apakah cangkang sawit lebih ekonomis dibandingkan batu bara,” jelasnya.
Menurut Ateng, kendala utamanya ada di rantai pasok. Sumber cangkang terkonsentrasi di Sumatera dan Kalimantan, sedangkan pusat industri banyak berada di Pulau Jawa, sehingga biaya pengumpulan, penyimpanan, dan pengiriman menentukan daya saingnya. Pengiriman sekitar 6.700 ton dari Berau ke PLTU Teluk Balikpapan pada Maret 2026, yang dilaporkan PLN EPI, menunjukkan distribusi antardaerah bisa dilakukan, tetapi perlu dikembangkan dengan hitungan biaya dan kepastian volume yang matang. Permintaan ekspor juga membuat persaingan memperoleh pasokan makin ketat.
Soal teknologi, tidak semua boiler industri bisa langsung memakai cangkang sawit tanpa penyesuaian. Kebutuhan penyimpanan dan pengelolaan emisi juga harus diperiksa. “Industri membutuhkan kepastian bahwa penggunaan cangkang dapat menjaga produksi, memenuhi persyaratan lingkungan, dan memberikan manfaat ekonomi yang terukur,” tegasnya.
Untuk mempercepat pemanfaatannya, Ateng mengusulkan enam langkah:
1. Memutakhirkan neraca pasokan nasional.
2. Membangun pusat pengumpulan dan pengendalian mutu.
3. Mempertemukan produsen dengan industri lewat kontrak jangka panjang.
4. Memberi dukungan investasi terarah untuk audit teknis, penyesuaian boiler, fasilitas penyimpanan, dan pengendalian emisi.
5. Menjalankan proyek percontohan di tiga hingga lima klaster industri.
6. Memastikan rantai pasok berasal dari sumber legal dan dapat ditelusuri.
Ateng menegaskan, kebijakan harus realistis dan berbasis kelayakan ekonomi. Pemerintah tidak cukup mendorong industri beralih ke energi terbarukan, tetapi juga harus memastikan bahan bakarnya terjangkau dan sesuai kebutuhan operasional.
“Potensi cangkang sawit kita besar. Sekarang yang dibutuhkan adalah pembenahan dari hulu sampai hilir agar biomassa ini tidak hanya menjadi komoditas ekspor, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi industri dan ketahanan energi nasional,” pungkasnya. AO
Sumber: PKS.id