Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik tidak boleh hanya berhenti sebagai slogan atau sekadar kewajiban administratif yang dipenuhi saat penilaian berlangsung. Keterbukaan harus hadir dalam praktik pelayanan informasi dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Instrumen Penting Tata Kelola Pemerintahan

Wakil Ketua KI Provinsi Sumatera Barat, Mona Sisca, menjelaskan bahwa Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik bukan sekadar agenda tahunan untuk memberikan penilaian, pemeringkatan, atau penghargaan. Lebih dari itu, Monev merupakan instrumen penting untuk memastikan hak masyarakat atas informasi dijalankan sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Berdasarkan undang-undang tersebut, keterbukaan informasi merupakan kewajiban hukum sekaligus tanggung jawab moral dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Komitmen ini turut diperkuat di tingkat daerah melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022.

Cakupan Luas dan Target Perubahan

Pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik KI Sumbar Tahun 2026 melibatkan 461 badan publik. Angka ini mencakup pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, lembaga vertikal, lembaga pendidikan, hingga penyelenggara pemilu.

KI Sumbar berharap hasil dari Monev harus menghasilkan beberapa perubahan penting, antara lain terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang kuat dan profesional, tersedianya informasi yang akurat serta mudah diakses, meningkatnya kualitas pelayanan, adanya tindak lanjut rekomendasi evaluasi, serta tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.

Sumber informasi: Antara Sumbar