Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Padang, Sumatera Barat, berupaya memperkuat sinergi serta kolaborasi multipihak untuk memaksimalkan penataan ruang dan laut di wilayah Sumatera. Langkah penguatan ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis Penataan Ruang Laut dalam rangka mendukung Program dan Kegiatan Prioritas Nasional bidang Kelautan dan Perikanan di Sumatera.

Kepala BPRL Padang, Rahmat Irfansyah, menyatakan bahwa agenda tersebut berfungsi sebagai sarana menyelaraskan pemahaman serta meningkatkan koordinasi antarinstansi. Tujuannya agar seluruh program sektor kelautan dan perikanan di Pulau Sumatera dapat berjalan terpadu dan selaras dengan prioritas nasional.

Acara yang berlangsung pada 25 September 2026 di Aula Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat ini mempertemukan berbagai pihak yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang laut. Pertemuan tersebut dilaksanakan secara luring maupun daring dengan melibatkan sekitar 776 peserta dari berbagai kalangan pemangku kepentingan.

Cakupan Wilayah Kerja BPRL Padang

Rahmat menjelaskan, BPRL Padang merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab menangani penataan ruang laut yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, hingga pembinaan. Meskipun berkedudukan di Padang, cakupan wilayah kerja balai ini meliputi 10 provinsi di Pulau Sumatera.

Kesepuluh wilayah tersebut terdiri atas Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung. Peran balai dinilai krusial dalam mengoptimalkan potensi kelautan melalui perencanaan yang tepat sejak awal.

Agenda Strategis Penataan Ruang Laut

Ruang lingkup penataan ruang laut mencakup sejumlah agenda strategis, seperti rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, serta rencana zonasi kawasan antarwilayah. Di samping itu, BPRL Padang turut memberikan pendampingan dalam penyusunan materi teknis perairan pesisir agar dapat diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi.

Pihaknya berharap forum koordinasi tersebut tidak berhenti pada tahap diskusi semata, melainkan mampu menghasilkan rekomendasi nyata dan langkah bersama. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat pelayanan serta pendampingan bagi seluruh pemangku kegiatan guna mewujudkan tata ruang laut yang lebih tertib di Sumatera.

Sumber informasi: Antara Sumbar