Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, Rahmat Saleh, menyatakan keprihatinannya atas berlarut-larutnya polemik terkait keabsahan syarat pendidikan dan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pandangan tersebut disampaikan saat ia menjadi narasumber dalam diskusi publik mengenai dinamika hukum dan politik nasional yang berlangsung di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, pada Senin, 9 November 2026.
Rahmat Saleh yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS sekaligus Ketua Umum Gema Keadilan menilai, polemik yang memunculkan persepsi adanya keistimewaan bagi anak penguasa dapat menurunkan kepercayaan generasi muda terhadap dunia pendidikan dan penegakan hukum. Proses demokrasi, menurutnya, harus didasarkan pada prinsip meritokrasi dan integritas.
Kekhawatiran Terhadap Generasi Muda
Ia mengingatkan bahwa pembiaran terhadap persepsi perlakuan khusus tersebut berpotensi memicu keputusasaan di kalangan anak muda. Mereka dikhawatirkan enggan menempuh pendidikan tinggi secara sungguh-sungguh karena merasa peluangnya tertutup oleh jalur khusus bagi anak penguasa.
Menyambut momentum Hari Pahlawan 10 November, Rahmat Saleh berpandangan bahwa pengunduran diri secara sukarela oleh pihak terkait dapat menjadi langkah kenegarawanan untuk menjaga marwah lembaga kepresidenan. Kendati demikian, apabila opsi tersebut tidak diambil, ia mendorong DPR RI agar menempuh langkah konstitusional berupa Hak Menyatakan Pendapat untuk merespons situasi hukum yang berkembang tanpa perlu membentuk Hak Angket baru.
Sumber informasi: PKS SUmbar